REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA -- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar Program Monitoring Risiko Penyalahgunaan Dana untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Surabaya, Kamis (16/3/2023).

“Kementerian Agama (Kemenag) mendukung kinerja PPATK dalam melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kolaborasi ini telah terjalin cukup lama, seperti dukungan Financial Action Task Force (FATF), keterlibatan perizinan LAZ, maupun bimbingan teknis,” ujar Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf Zaenuri kepada media.

Ia mengatakan pertumbuhan tanah wakaf, dana zakat, wakaf uang, lembaga amil zakat, dan nazir, harus beriringan dengan pengawasan yang optimal. Pemerintah telah melakukan pengawasan maksimal melalui berbagai regulasi zakat dan wakaf. 

“Ditemukan sejumlah kasus seperti penyalahgunaan dana terorisme oleh LAZ ABA, penyalahgunaan hak amil yang melebihi batas dan digunakan untuk kepentingan pengurus LAZ, dan masih banyak yang belum memisahkan laporan ZIS dan Wakaf Uang. Kami mengingatkan kepada amil dan nazir untuk berhati-hati dan melakukan upaya mengurangi risiko tersebut," ucap Zaenuri.

Ia mengatakan, sudah menjadi program Kemenag untuk melakukan audit keuangan, audit kepatuhan syariah, akreditasi lembaga, serta kompetensi amil dan nazir. “Karenanya, Kemenag mengajak amil dan nazir untuk lebih peduli dan kritis dalam menangani isu ini sebagai upaya mengurangi risiko dan menjaga kredibilitas,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, dan Nazir secara hybrid. Narasumber dalam kegiatan itu berasal dari PPATK, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenkumham, Kepolisian, Akademisi Universitas Indonesia, lembaga penelitian, Densus 88, BNPT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika