REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, pada Selasa (11/4/2023). Ia menjelaskan, pertemuan tersebut tak membahas hal yang luar biasa.
"Oleh karena itu, menurut saya apa yang dibicarakan itu bukan merupakan suatu yang luar biasa dan kita doakan yang baik-baik saja oke cukup," ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Prabowo notabenenya adalah Menteri Pertahanan dan Airlangga menduduki posisi Menteri Koordinator Perekonomian. Keduanya adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang dinilainya lumrah bertemu.
"Pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Airlangga adalah pertemuan yang rutin dan berkala memang karena sesama menteri di kabinet pak Jokowi," ujar Dasco.
Adapun terkait koalisi besar yang didukung oleh Prabowo dan Airlangga, ia mengatakan bahwa ke depan akan ada pertemuan lanjutan. Namun, ia belum dapat memastikan waktu pertemuan tersebut.
"Saya pikir soal masalah pertemuan silaturahim adalah hal biasa soal koalisi kebangsaan belum mendapatkan update nanti biar ketum-ketum partai yang akan memutuskan atau menentukan jadwal," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar. Di samping keduanya memang mendukung terbentuknya koalisi besar yang wacananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Tentunya koalisi besar ini unsur nya adalah KIB dan Koalisi (Kebangkitan) Indonesia Raya sehingga wajar Pak Prabowo selaku pemimpin dari KIR saya dari partai golkar dan juga mewakili KIB terus berkomunikasi," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/4).
Ia sendiri baru menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu yang dibahas adalah peluang pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tentu ke depan akan semakin banyak koalisi partai yang bisa menyamakan persepsi, menyamakan ideologi, menyamakan visi, dan misi ke depan. Itu akan lebih baik dalam memproses peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika