REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM menggenjot terciptanya berbagai platform digital skala lokal untuk memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM sekaligus mengejar target 30 juta UMKM terhubung ke platform digital pada tahun 2024.

"Selain mendorong UMKM masuk platform digital itu 30 juta, kami juga terus menumbuhkan inisiatif untuk munculnya platform digital dalam skala daerah, lokal atau tertentu yang memberikan kesempatan UMKM sekecil apapun bisa jualan di online," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

MenKopUKM Teten menuturkan, salah satu kendala bagi UMKM untuk terhubung ke platform digital adalah kapasitas produksi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang sebelumnya telah terhubung ke pasar digital, tak mampu bertahan dalam waktu lama akibat persaingan yang ketat.

"Kami punya program pahlawan digital, ini sudah tahun ketiga yang luar biasa perkembangannya. Banyak sekali inisiatif anak muda yang membuat aplikasi digital dalam skala yang lebih kecil," ucapnya.

Kendati belum mempunyai data pasti mengenai jumlah platform digital skala lokal, Menteri Teten meyakini jumlah platform digital skala kecil itu terus berkembang pesat. Hal itu lantaran sebanyak 96 persen UMKM merupakan skala itu kan mikro.

"(Skala) kecil dan menengah itu cuma tiga persen. Nah, yang kecil dan menengah ini yang bisa masuk ke pasar digital skala nasional. Sebagian besar kan market-nya lokal karena kapasitas produksinya untuk market lokal, ini yang perlu kita gagas," tuturnya.

Selain menggenjot tumbuhnya platform digital skala lokal, Teten mengklaim porsi belanja pemerintah sebanyak 40 persen untuk produk dalam negeri menjadi perubahan paling signifikan dalam memperluas pasar UMKM.

Tercatat sekitar Rp 400 triliun dari total Rp 1.200 triliun anggaran belanja pemerintah dialokasikan untuk UMKM. BPS menghitung, belanja pemerintah tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan 1,85 persen dan mampu menyerap dua juta lapangan pekerjaan.

KemenKopUKM juga menggandeng Kementerian BUMN untuk secara langsung menyerap produk UMKM lewat pasar digital UMKM. Per awal Mei, sebanyak 21 juta UMKM terhubung ke platform digital.

"Dengan pemerintah membeli produk mereka, katakanlah produk mereka kurang berkualitas, tapi kalau pemerintah beli, ini kan ada kesempatan mereka untuk memperbaiki kualitas produknya. Seperti negara lain juga begitu, tidak semua produk itu langsung berkualitas," sebutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika