REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar menggunakan kartu kredit pemerintah. Jokowi mengatakan, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan.
Penggunaan kartu kredit pemerintah pun dinilai perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah. Sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
"Saya minta seluruh kementerian lembaga dan pemda untuk menggunakan kartu kredit pemerintah," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Senin (8/5/2023).
Selain itu, Jokowi juga meminta pemerintah mendukung perluasan QRIS antarnegara. Ia mengatakan, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antarnegara mendesak untuk terus diperkuat.
Sehingga bisa mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan. Menurut Jokowi, hal ini juga menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.
"Serta mendukung perluasan QRIS antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," ujarnya.
Jokowi berharap, QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional.
Kendati demikian, Jokowi mengingatkan agar inovasi harus dilakukan secara hati hati. Inovasi perlu dilakukan dengan memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik.
"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," jelas Jokowi.
Menurut Presiden, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, pangsa pasar yang dimiliki sangat besar, yakni sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.
Jokowi menilai, Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN. Menurut dia, potensi Indonesia untuk tumbuh semakin maju dan besar.
Indonesia saat ini berada di peringkat keenam negara dengan jumlah startup terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki lebih dari 2.400 startup dan penetrasi internet mencapai 76,8 persen.
"Nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan mencapai 130 miliar USD di tahun 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar 315 miliar dolar AS pada 2030," ungkapnya.
Ia pun menekankan, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Yakni inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika