Kamis 11 May 2023 20:59 WIB

Soal Kebijakan Pensiun Dini PLTU Batu Bara, Bos Adaro: Kita Dukung, tetapi Butuh Waktu

Adaro sejalan dengan keinginan pemerintah terkait kebijakan pensiun dini PLTU.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nora Azizah
Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) Garibaldi Thohir bersiap melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (11/5/2023). RUPST kali ini menyetujui dan mengesahkan antara lain laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi ADRO tahun 2022. Adaro terus berfokus pada efisiensi dan keunggulan operasional serta meningkatkan kontribusi bagi Indonesia diantaranya dalam bentuk pajak dan royalti. Pada tahun FY22, royalti dan pajak penghasilan badan yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia mencapai $2.876 juta atau 222% lebih tinggi daripada $893 juta pada FY21.
Foto: Prayogi/Republika
Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) Garibaldi Thohir bersiap melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (11/5/2023). RUPST kali ini menyetujui dan mengesahkan antara lain laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi ADRO tahun 2022. Adaro terus berfokus pada efisiensi dan keunggulan operasional serta meningkatkan kontribusi bagi Indonesia diantaranya dalam bentuk pajak dan royalti. Pada tahun FY22, royalti dan pajak penghasilan badan yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia mencapai $2.876 juta atau 222% lebih tinggi daripada $893 juta pada FY21.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginginkan adanya pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara demi menuju emisi nol bersih pada 2060 mendatang. Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia, Tbk Garibaldi Thohir (Boy Thohir), menuturkan, pihaknya selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menuju industri yang ramah lingkungan.

Meski sebagai produsen batu bara, ia memahami dan mendukung keinginan pemerintah soal pensiun dini tersebut. Namun, upaya tersebut memerlukan waktu dan harus dilakukan secara bertahap.

Baca Juga

"Kita suportif tapi itu butuh waktu, tidak mungkin langsung. Sata setuju (pensiunkan) sekali PLTU-PLTU yang sudah tua-tua 40 tahun," kata Boy Thohir, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (11/5/2023)

Menurut dia, PLTU yang sudah berusia tua tentu menggunakan teknologi lama dengan tingkat emisi karbon yang tinggi. Namun, untuk PLTU-PLTU baru, ia meyakinkan sudah menggunakan teknologi lebih baru sebaiknya untuk dipensiunkan secara bertahap.

"PLTU-PLTU baru itu sudah super ultra critical, bertahaplan apakah 10, 15, 20 tahun lagi," katanya.

Boy menambahkan, Adaro saat ini telah menunjukkan dukungan konkret terhadap keinginan pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih 2060. Itu salah satunya ditunjukkan upaya hilirisasi mineral yang salah satunya dapat mendukung industri mobil listrik di Indonesia.

"Kita selalu in line dengan kebijakan pemerintah dan disitu kenapa kita berperan aktif dalam hilirisasi (mineral) dalam net zero emission. Kita tahu pemerintah pasti lebih tahu dari kita mana yang baik dan diperlukan," kata Boy Thohir.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement