REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia mengembangkan ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia dengan tiga cara. Di antaranya adalah mengakselerasi penerbitan sertifikasi halal untuk UMKM, dan digitalisasi pembayaran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui QRIS.
"Langkah strategis (mengembangkan ekonomi syariah) dilakukan dengan, pertama, penguatan halal value chain, yakni melalui akselerasi proses sertifikasi halal khususnya produk-produk UMKM," kata Deputi Gubernur BI Doni Joewono saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia 2023 di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (26/5/2023).
Untuk mengakselerasi sertifikat halal bagi UMKM tersebut, kata Doni, akan diluncurkan Gerakan 1.000 SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) untuk seluruh Kawasan Timur Indonesia (KTI). Juga peluncuran laman halal point Kalimantan Timur sebagai pusat informasi syariah pada wilayah Kalimantan Timur.
Langkah kedua, kata Doni, adalah peluncuran gerakan 10.000 transaksi ziswaf menggunakan kode respon cepat pembayaran standar Indonesia (QRIS) guna mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan langkah ketiga adalah penerapan gaya hidup halal pada sektor prioritas pangan halal, fashion, serta pariwisata ramah Muslim yang tercermin pada rangkaian kompetisi yang diselenggarakan di FESyar.
"Doni mengatakan, BI akan terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia," kata Doni.
Di antaranya, dengan selalu menerapkan digitalisasi pada berbagai aspek seperti kegiatan ekonomi dan jaringan sistem pembayaran.
Beberapa hal yang sudah diterapkan di antaranya adalah digitalisasi dalam ekosistem halal, digitalisasi terkait dengan keuangan sosial syariah, serta edukasi dan literasi yang menggunakan platform media digital.
Adapun FESyar KTI 2023 merupakan langkah awal menuju perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 yang puncaknya akan diselenggarakan pada 24–29 Oktober 2023 di Jakarta. Upacara pembukaan FESyar KTI 2023 turut dihadiri oleh segenap unsur Forkopimda Kalimantan Timur, Kepala Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Pondok Pesantren dan Asosiasi, serta seluruh Pimpinan dari 19 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di KTI.