REPUBLIKA.CO.ID, PASURUAN -- Pemda didorong agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik ataupun keuangan. Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.

Dinukil dari Kantor Berita Antara, Ahad (28/5/2023), Misbakhun menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci atau keynote speaker pada ‘Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara’ di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 

“Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI pada bidang keuangan dan pembangunan ialah untuk membangun akuntabilitas di pemda. BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi salah satu pemegang kunci mengenai akuntabilitas,” ujar Misbakhun di acara yang dihadiri Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) itu.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim yang meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan kegiatan sosialisasi tersebut merupakan hasil kerja sama DPR dan BPK. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Karyadi beserta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Raden Yudi Ramdan Budiman juga hadir langsung pada sosialisasi itu.