REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kemacetan yang kerap terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor menyebabkan lokasi wisata mengalami kendala karena kekurangan pengunjung, salah satunya Taman Safari Bogor di Kecamatan Cisarua. Komisi IV DPR RI pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membenahi kawasan Pasar Cisarua, yang kerap menjadi biang kemacetan di Jalur Puncak.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus segera mendesain atau membuat rencana kerja terkait Jalur Puncak. Di samping Pemkab Bogor juga melakukan penataan pasar.
“Bagaimana pasarnya? Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Bogor segera bisa membenahi pasarnya. Intinya kalau pasar itu cuma satu, kan kedisiplinan saja sebenarnya,” kata Dedi usai kunjungan ke Taman Safari Bogor, Senin (29/5/2023).
Dia menegaskan, selama berkeliling Provinsi Jawa Barat, masalah utama yang kerap dihadapi ialah pasar-pasar yang tidak tertib. Sehingga, pasar menjadi biang kemacetan, termasuk di Jalur Puncak yang menjadi destinasi favorit warga untuk berwisata di akhir pekan.
Kendati demikian, Dedi menegaskan, prinsip dasar dalam penataan pasar ini tidak bertentangan dengan prinsip lingkungan dan membangun efisiensi. Mengingat Taman Safari bukan hanya merupakan taman rekreasi, namun juga tempat penyelamatan hewan yang dilindungi.
“Saya pikir KemenPUPR sudah punya ya rencana kerja, sehingga nanti terintegrasi tidak ada lagi kemacetan menuju Taman Safari. Karena capeknya ke Taman Safari capeknya adalah itu di jalannya, bukan berkunjungnya,” ujar dia.
Direktur Taman Safari, Jansen Manansang, mendukung arahan penataan pasar tersebut. Agar pengunjung Taman Safari tidak perlu membuang banyak energi ketika berkunjung melalui Jalur Puncak.
“Saya minta tolong kalau bisa masyarakat yang susah kalau datang kesini membuang energi, dan semuanya kalau bisa ditertibkan. Kalau bisa di pasarnya saja sama di Megamendung, dua poin itu (ditata) bisa lancar,” kata Jansen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika