REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) bukanlah kebijakan yang mewajibkan masyarakat atau aparatur pemerintah untuk mengumpulkan uang. Ia menampik isu yang menyebut program ini sebagai bentuk pungutan berkedok gotong royong.

"Tidak ada kebijakan gubernur yang nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, guru, bangunan, ASN, Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu," ujar Dedi kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Dedi menjelaskan, Gerakan Poe Ibu yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA merupakan ajakan moral agar masyarakat Jabar kembali menghidupkan semangat solidaritas sosial dan gotong royong di lingkungan masing-masing.

"Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah, dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, walikota, untuk sama-sama membangun solidaritas sosial," katanya.

Dedi mencontohkan banyak persoalan kecil di masyarakat yang sering luput dari perhatian negara. Misalnya, warga miskin yang mendapat layanan rumah sakit gratis, namun tak punya ongkos untuk menuju rumah sakit atau biaya menunggu keluarga yang dirawat.

"Banyak orang yang rumah sakitnya gratis, tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakit, tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta," katanya.

Karena itu, ia ingin masalah-masalah kecil seperti itu bisa diselesaikan di tingkat komunitas. Ia mengusulkan agar di setiap RT ada bendahara atau orang yang dipercaya mengelola dana solidaritas sukarela warga.

"Masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing, di tingkat RT. Cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Nanti kalau ada orang sakit dan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit, orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya," kata Dedi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika