Rabu 31 May 2023 15:58 WIB

Kemendagri Minta Daerah Fokuskan Anggaran Belanja Antisipasi Inflasi Pangan

Ancaman kekeringan yang cukup panjang karena El Nino perlu dihadapi dengan baik.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Lida Puspaningtyas
Petani memanen padi di area persawahan tadah hujan Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/5/2023). Petani setempat mengatakan musim panen tersebut diperkirakan menjadi musim panen padi terakhir tahun ini seiring masuknya musim kemarau di daerah itu karena area persawahan mereka merupakan sawah tadah hujan.
Foto: Antara/Arnas Padda
Petani memanen padi di area persawahan tadah hujan Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/5/2023). Petani setempat mengatakan musim panen tersebut diperkirakan menjadi musim panen padi terakhir tahun ini seiring masuknya musim kemarau di daerah itu karena area persawahan mereka merupakan sawah tadah hujan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah dapat memfokuskan anggaran belanja untuk mengantisipasi inflasi pangan. Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi El Nino.

"Khususnya juga yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dan petani kemudian perbaikan infrastruktur jalan yang berkaitan dengan produk-produk unggulan daerah," kata Tomsi dalam acara dalam acara GNPIP Sumatra Utara, Rabu (31/5/2023).

Tomsi mengatakan ancaman kekeringan yang cukup panjang karena El Nino perlu dihadapi dengan baik. Dia menuturkan, kondisi El Nino memang dampaknya sedikit untuk Sumatra Utara namun banyak berimbas ke NTB, NTT, Bali, dan Jawa hingga Sumatra Selatan.

Meskipun begitu, Tomsi mengungkapkan lumbung pangan yang ada di Sumatra Utara sangat diharapkan bisa membantu menstabilkan harga panham. "Oleh sebab itu sektor pertanian menjadi sangat penting di mana kontribusi pertanian tersebut mampu memberikan andil Rp 2.428 triliun atau 12,40 persen terhadap total produk domestik bruto Indonesia sebesar Rp 19.584,4 triliun," jelas Tomsi.

Dia menambahkan, sektor pertanian juga menyediakan lapangan kerja yang menjadi sumber mata pencaharian dari 38 juta jiwa. Angka tersebut mencapai sebanyak 26,87 persen dari total angkatan kerja di Indonesia.

"Saya menitip pesan kepada seluruh kepala daerah bahwa kita tidak boleh kalah. Apalagi kita kalah dengan harga telur, harga cabai, kemudian harga beras, dan komoditas lainnya dengan alasan musim yang pada dasarnya sudah kita ketahui sejak lahir," ungkap Tomsi.

Tomsi menilai, kendala musim tersebut harus diatasi bersama. Dengan begitu nantinya tidak akan menjadi bagian dari ancaman atau keluhan yang besar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement