REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus meningkatkan pembiayaan di sektor wholesale sebagai upaya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sampai dengan Maret 2023, pembiayaan korporasi BSI mencapai Rp 58,1 triliun, atau tumbuh 17,3 persen secara year on year (yoy).
Direktur Whosale Transaction Banking BSI Zaidan Novari mengatakan pembiayaan didominasi sektor konstruksi & infrastruktur, sektor ketenagalistrikan, sektor manufaktur, sektor agrobased hingga sektor jasa kesehatan. Zaidan optimistis pembiayaan wholesale BSI akan terus tumbuh seiring dengan semakin diminatinya skema pembiayaan syariah oleh korporasi.
“Pembiayaan korporasi dengan skema syariah semakin diminati oleh segmen korporasi dan mampu bersaing di industri, dengan skema pembiayaan yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah, bagi hasil yang kompetitif, serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah,” kata Zaidan, Kamis (1/6/2023).
Guna meningkatkan pembiayaan di sektor wholesale pada Rabu (31/5/2023) BSI menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terkait perjanjian line facility pembiayaan modal kerja untuk korporasi. Kerjasama kedua belah pihak diharapkan mampu memperkuat modal untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.
Kerja sama ini menjadi awal sinergi BSI dengan SMI dalam hal pembiayaan infrastruktur senilai Rp 1,25 triliun. Kerjasama ini nantinya akan digunakan untuk proyek infrastruktur dengan skema syariah, di antaranya pada sektor infrastruktur jalan, infrastruktur ketenagalistrikan, hingga infrastruktur sosial dan jasa lainnya.
Langkah ini juga sejalan dengan pesan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab dipanggil Tiko untuk BSI. Tiko dalam sambutannya di acara BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023, menyebut salah satu praktik keuangan syariah yang perlu dipacu BSI untuk mendongkrak ekonomi nasional adalah pembiayaan segmen wholesale, khususnya di sektor riil.
Dia melanjutkan, pembiayaan wholesale dengan skema syariah masih jarang dilakukan di Indonesia. Padahal skema ini sudah umum terjadi di negara-negara lainnya seperti di London, Inggris; Dubai, Uni Emirat Arab; ataupun Malaysia.
“Kita ingin melakukan sosialisasi bahwa struktur syariah itu sebenarnya yang paling tepat untuk pembiayaan-pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan jangka panjang pemerintah, seperti BUMN. Contohnya jalan tol, perkeretaapian, pembangkit listrik itu sebenarnya paling cocok di BSI, dengan struktur syariah,” ujar Tiko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika