REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- El Nino atau fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya diperkirakan akan mulai terjadi di Indonesia pada Agustus 2023. Ancaman dampak El Nino, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kegagalan panen pun bisa terjadi dalam waktu dekat.

Karena itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya semua pihak membangun kesiapsiagaan agar penanggulangan bencana karhutla dan kegagalan panen berjalan dengan baik.

“Jika tidak disiapkan dengan baik ujung-ujungnya akan membuat masyarakat marah dan kepuasan publik akan turun. Ini bisa dipakai untuk sarana kampanye karena memang kita memasuki tahun politik. Untuk itu, KSP turun tangan tangani ini,” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla, dikutip dari siaran pers KSP pada Selasa (6/6).

Rapat koordinasi dihadiri perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, Badan Restorasi Gambut dan Manggrove (BRGM), TNI, Polri, dan BRIN.

Moeldoko menilai, adanya fenomena La Nina yang berkepanjangan ditambah dengan pandemi Covid-19 membuat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan menjadi hilang. Indikasinya, kata dia, banyak sumur yang tertutup, perlengkapan yang tidak operasional, dan kepedulian dari masyarakat juga berkurang.

“Arahan saya, segera deklarasikan kesiapsiagaan di daerah-daerah, khususnya di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng) yang menjadi ancaman. Tunjukkan pada publik pemerintah siap tangani karhutla. Dan yang penting, segera lakukan mitigasi dan pengecekan perlengkapan,” kata Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyebut lima poin penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pertama, kesiapsiagaan dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi pendukung sebagai sistem peringatan dini karhutla. Kedua, kesiapsiagaan seluruh stakeholder termasuk stakeholder lapangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Ketiga, kepastian dukungan alokasi dan realisasi anggaran untuk penanggulangan karhutla pada 2023. Keempat, kepastian kebijakan dan strategi penanganan risiko sosial. Kelima, kepastian status kepegawaian Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan karhutla.

“Saya minta soal kepastian status kepegawaian Manggala Agni ini bisa segera dituntaskan. Begitu juga terkait anggaran. Jangan sampai ancaman sudah di depan mata, tapi kita nggak bisa melakukan apa pun karena masih bingung soal dana,” ucapnya.

Di akhir rapat, Moeldoko menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kementerian atau lembaga yang telah bekerja melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan karhutla.

“Terima kasih semuanya sudah bergerak sesuai tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, KSP akan terus monitoring dan evaluasi di lapangan,” kata dia.

Seperti diketahui, berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga per 1 Juni 2023, telah terjadi 112 peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Status Siaga Darurat bencana Karhutla pun telah ditetapkan di seluruh provinsi per 29 Mei 2023.

BNPB menyatakan telah menyiapkan operasi udara, yakni helikopter patrol dan water bombing. Selain itu, BNPB bersama BMKG dan BRIN juga telah menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk penanganan Karhutla pada 2023. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika