REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan Iran membuka kemungkinan untuk kesepakatan nuklir dengan Barat bila infrastruktur nuklir dibiarkan berdiri. Pernyataan ini disampaikan di tengah kebuntuan negosiasi untuk mengaktifkan kembali perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Perundingan tidak langsung antara Teheran dan Washington untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran dan enam kekuatan dunia mengalami kebuntuan sejak September tahun lalu. Kedua belah pihak saling tuduh membuat tuntutan yang tidak masuk akal.
Jaminan persetujuan Khamenei disampaikan setelah Teheran dan Washington membantah laporan mereka sudah hampir mencapai kesepakatan sementara di mana Teheran menghentikan sementara program nuklir. Dengan imbalan pencabutan sanksi.
"Tidak ada yang salah dengan kesepakatan (dengan Barat), tapi infrastruktur industri nuklir kami tidak boleh disentuh," kata Khamenei seperti dikutip media pemerintah Iran, Ahad (11/6/2023).
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat A(S) menolak memberikan komentar mengenai pernyataan Khamenei. Ia menegaskan pemerintah Presiden AS Joe Biden berkomitmen untuk "tidak akan pernah memberikan Iran memiliki senjata nuklir."
"Kami yakin diplomasi cara terbaik untuk meraih tujuan yang dapat diverifikasi dan bertahan lama, tapi Presiden juga sudah menegaskan tidak belum menghapus opsi apa pun di meja perundingan," katanya, menyangkal kemungkinan tindakan militer.
"Kami tidak akan mengkarakterisasi sifat pernyataan pemimpin Iran," katanya.
JCPOA yang disepakati tahun 2015 membatasi aktivitas pengayaan uranium Iran. Sehingga mempersulit Teheran memiliki senjata nuklir. Sebagai imbalannya Barat mencabut sanksi-sanksi internasional terhadapnya.
Namun pada tahun 2018 lalu mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari JCPOA dan menjatuhkan kembali sanksi ke Iran yang mengguncang perekonomian negara itu. Teheran membalasnya dengan melanggar persyaratan JCPOA dan membuat AS, Eropa dan Israel cemas Iran mungkin ingin memiliki bom atom.
Khamenei menegaskan kembali Iran tidak peran ingin memiliki senjata nuklir. "Tuduhan Teheran ingin memiliki senjata nuklir itu bohong dan mereka tahu itu. Kami tidak ingin senjata nuklir karena keyakinan agama kami, kalau tidak mereka (Barat) tidak akan bisa menghentikannya," kata Khamenei.
Khamenei yang memiliki keputusan terakhir pada semua masalah mengatakan badan nuklir Iran harus terus bekerja sama dengan lembaga pemantau nuklir PBB. "Berdasarkan kerangka kerja keselamatan," katanya.
Namun Khamenei meminta pihak berwenang Iran tidak menyerah pada "tuntutan berlebihan dan palsu" Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Ia mengatakan undang-undang yang diloloskan parlemen Iran pada tahun 2020 harus dihormati.
Berdasarkan undang-undang itu Teheran akan menangguhkan inspeksi IAEA di lokasi nuklir dan meningkatkan pengayaan uranium bila sanksi-sanksi terhadap Iran tidak dicabut.
"Ini undang-undang yang bagus, yang mana harus dihormati dan tidak melanggar memberikan aksis dan informasi (pada IAEA)," kata Khamenei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika