REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membenarkan telah meneken perjanjian pembelian 12 unit jet Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, Kemenhan pun memberi tanggapan terhadap kabar tersebut.
Dalam siaran pers Biro Humas Kemenhan, pengadaan (A) MRCA/Mirage 2000-5 beserta dukungannya dilaksanakan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kemenhan.
Selain itu, pembelian pesawat tempur juga merujuk Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022 tentang PSP Tahun 2022 untuk (A) MRCA / Mirage 2000-5 (Beserta Dukungannya) sebesar 734.535.100 dolar AS atau sekitar Rp 10,947 triliun.
Baca: Usulan Perdamaian Rusia-Ukraina Versi Prabowo, Jokowi: Bagus-Bagus Saja
Adapun pengadaan tersebut dituangkan dalam Kontrak Jual Beli Nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733 juta euro atau sekitar Rp 11,83 triliun dengan penyedia Excalibur International atas nama Republik Ceska. Menurut Kemenhan, pesawat tersebut direncanakan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif.
"Dan akan ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat," begitu kata Kemenhan. Materiil kontrak tersebut meliputi 12 Mirage 2000-5 eks Qatar Air Force (sembilan single seat dan tiga double seat), 14 engine dan T-cell, technical publications, GSE, spare, test benches, A/C delivery, FF and insurance, support service (tiga tahun), pelatihan pilot dan teknisi, infrastruktur, dan persenjataan.
Saat ini, status kontrak dalam proses efektif kontrak. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki perhatian yang tinggi atas kesiapan tempur TNI AU. Menurut Kemenhan, banyak alutsista TNI AU berupa pesawat tempur sudah masuk dalam fase habis masa pakainya, seperti pesawat F-5 Tiger.
Baca: Prabowo Usul Referendum, Menhan Ukraina: Kami tak Butuh Rencana Aneh Ini