REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Parlemen Australia akan mengesahkan undang-undang untuk menghentikan Rusia membangun kedutaan baru di Canberra, karena kekhawatiran tentang keamanan nasional. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan undang-undang itu akan membatalkan sewa Rusia di situs di ibukota, berdasarkan saran dari badan keamanan.

“Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran baru Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen. Kami bertindak cepat untuk memastikan lokasi sewa tidak menjadi tempat diplomatik resmi," kata Albanese kepada wartawan, dilaporkan Aljazirah, Kamis (15/6/2023).

Rusia menyewa lahan di kawasan diplomatik Canberra pada 2008 dan rencana konstruksi disetujui pada 2011. Berdasarkan ketentuan perjanjian, pekerjaan seharusnya selesai dalam waktu tiga tahun, tetapi hingga saat ini pembangunan gedung kedutaan baru belum selesai.

National Capital Authority (NCA) kemudian memutuskan untuk mengakhiri sewa Rusia, dengan alasan pekerjaan yang belum selesai mengurangi keseluruhan estetika, kepentingan, dan martabat area yang digunakan untuk misi diplomatik. Berakhirnya sewa tidak berdampak pada kedutaan Rusia yang telah berada di bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran Griffith, jauh dari Gedung Parlemen.