REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Mohammad Najib merespon rencana pertemuan para aktivis LGBT se-Asean yang hendak digelar di Jakarta. Meskipun acara yang rencananya digelar pada 17-19 Juli 2023 itu batal, ICMI meminta agar pemerintah dan aparat negara yang berwenang tidak memberikan izin pertemuan tersebut digelar di daerah mana pun di Indonesia.

"ICMI Menolak rencana pertemuan aktivis LGBT yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17-19 Juli 2023 dan meminta kepada pemerintah, dan aparat negara yang berwenang, untuk tidak memberi izin pertemuan para aktivis LGBT di Jakarta, dan di daerah mana pun di Indonesia," ujar Najib dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (13/7/2023).

Najib mengatakan, ICMI berpandangan jika LGBT merupakan perilaku menyimpang dari kehidupan masyarakat yang normal, melanggar kodrat. LGBT juga merupakan bagian dari penyakit masyarakat, bertentangan dengan etika agama, dan budaya bangsa Indonesia, serta merusak moral dan tatanan kehidupan masyarakat.

"ICMI mengimbau kepada para aktivis LGBT untuk tidak mengajak, mempropagandakan dan perilaku menyimpang LGBT kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ia mengimbau dan mengajak para aktivis LGBT berdialog untuk kembali kepada cara pandang dan perilaku yang benar menurut gaya hidup normal.

"Kepada seluruh masyarakat, ICMI mengimbau untuk tidak terpengaruh propaganda dan kampanye dalam bentuk apa pun terkait ajakan mengikuti acara dan perilaku LGBT," ujarnya.

Sebelumnya, pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta pada pertengahan Juli ini akhirnya batal digelar. Rencana ini mendapatkan kecaman luas dari publik termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak Istana pun ikut merespons.

"Penyelenggara Pekan Advokasi Queer ASEAN memutuskan untuk merelokasi tempat pertemuan di luar Indonesia, setelah mendapat serangkaian ancaman keamanan dari berbagai kalangan," kata penyelenggara Queer Advocacy Week ASEAN Sogie Caucus dalam pernyataannya pada Rabu (12/7/2023).

ihak penyelenggara telah memantau situasi dari dekat dan cermat, termasuk gelombang sentimen “anti-LGBT” di media sosial. Keputusan pembatalan lokasi pun diambil untuk memastikan keselamatan dan keamanan baik peserta maupun penyelenggara.

Kendati begitu, ASEAN Sogie Caucus tidak mengungkapkan di mana negara lokasi penggantian rencana pertemuan tersebut. Namun, diketahui ASEAN SOEGIE berbadan hukum di Filipina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika