REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menkominfo mendampingi Budi Arie. Jokowi menilai, Nezar Patria memiliki rekam jejak yang baik untuk membantu Budi Arie menyelesaikan tugas-tugas utamanya.

Berdasarkan penelusuran Republika pada Senin (17/7/2023) di laman e-LHKPN KPK, total kekayaan Nezar yang dilaporkan pada 31 Maret 2023 yakni sebesar Rp 10 miliar. Laporan harta milik  Nezar ini meningkat Rp 2 miliar dari Rp 8.068.620.003 yang dilaporkan pada 30 Maret 2022.

Dalam rincian LHKPN yang dilaporkan tercatat Nezar memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang berada di Sleman, Yogyakarta  dengan total nilai Rp 2,3 miliar. Nezar juga tercatat memiliki tiga bidang tanah dengan total senilai Rp 1,8 miliar yang tersebar di Bireun, Aceh Besar dan Sleman, Yogyakarta.

Selain itu, ia juga tercatat memiliki satu kendaraan roda empat yakni mobil Toyota  Venturer ahun 2019 seharga Rp 250 juta. Kendaraan tersebut ia beli dengan hasil usaha sendiri. Nezar juga tercatat mempunyai  surat berharga senilai Rp 2,3 miliar; kas dan setara kas senilai Rp 3,4 miliar. Dalam laporannya, Nezar tidak memiliki utang, sehingga total kekayaan yang Nezar miliki adalah Rp 10.870.774.981.

Jokowi berharap ditunjuknya Budi Arie dan Nezar Patria bisa mempercepat penyelesaian pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS. "Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," ujarnya.

Jokowi menekankan, pembangunan infrastruktur BTS ini harus diutamakan mengingat pemerintahan Jokowi akan berakhir pada tahun depan. Meskipun menghormati proses hukum yang tengah berjalan saat ini, namun Jokowi menegaskan penyelesaian pembangunan BTS harus tetap berjalan.

"Penyelesaian hukum silahkan berjalan kita hormati proses hukum tapi penyelesaian BTS tetap harus berjalan karena nanti menyangkut pada pelayanan ke daerah 3T," ujarnya.

Jokowi tak ingin, pembangunan infrastruktur BTS menjadi terhenti dan terbengkalai karena proses hukum yang sedang berjalan saat ini. "Jangan sampai kita sudah, sudah peristiwa hukum, BTS nya terbengkalai ini saya gak mau, tugas beratnya di situ," ungkap Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika