REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah memperkirakan penerimaan negara bukan pajak pada tahun ini akan mencapai target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023. Ditargetkan penerimaan negara bukan pajak dari lelang sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini.
Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Joko Prihanto mengatakan optimisme tersebut sejalan dengan realisasi penerimaan pajak bukan negara lelang 2022 sebesar Rp 800 miliar atau meningkat 12,50 persen dari target sebesar Rp 700 miliar.
“Tahun ini menargetkan PNBP lelang Rp 750 miliar atau lebih besar dari tahun lalu Rp 700 miliar. Mudah mudahan realisasi bisa Rp 1 triliun,” ujarnya saat konferensi pers, Selasa (18/7/2023).
Menurutnya proyeksi tersebut seiring dengan meningkatnya antusias masyarakat akan lelang yang mengakses pada laman lelang. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan pajak bukan negara per semester I 2023 sebesar Rp 470 miliar.
Sejak dibangunnya Aplikasi Lelang pada 2013, DJKN secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan. Pada 2018, Aplikasi Lelang dikembangkan dan berganti nama menjadi Portal Lelang Indonesia.
“Fleksibilitas tempat pelaksanaan lelang yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, sehingga keikutsertaan peserta lelang juga semakin meningkat, merupakan salah satu dampak positif dari digitalisasi lelang,” ucapnya.
Periode 2016 sampai dengan 2022, terjadi peningkatan lebih dari 400 persen pengunjung Portal Lelang Indonesia. Adapun peningkatan keikutsertaan peserta lelang tersebut juga berdampak bagi peningkatan nilai transaksi lelang dan penerimaan negara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menambahkan kinerja penerimaan pajak bukan negara akan didorong oleh sektor sumber daya alam non migas terutama mineral dan batubara.
"Kita masih menikmati harga yang relatif baik komoditas pada awal-awal tahun ini. Jadi sekitar kuartal I 2023 bahkan sampai Mei, kita masih menikmati harga tinggi dari minerba. Beberapa karena kontrak dari mereka jangka panjang, sehingga masih menggunakan harga yang relatif tinggi," ucapnya.
Tak hanya itu, peningkatan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga akan menjadi pendorong penerimaan pajak bukan negara sampai pada akhir tahun. Penerimaan dividen BUMN diperkirakan memberikan dampak positif terhadap capaian penerimaan pajak bukan negara karena telah melampaui target dalam APBN 2023.
"Tahun ini cukup banyak dari dividen. Itu kan target kita sebetulnya APBN sekitar Rp 49 triliun. Ini kemarin saya lihat di dashboard sudah Rp 59 triliun. Sudah lumayan melampaui target," ucapnya.
Namun, pemerintah memperkirakan, kinerja penerimaan penerimaan pajak bukan negara sumber daya alam migas dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) akan menurun. Hal ini seiring dengan tren penurunan harga minyak mentah dan harga komoditas.
