REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh sejak awal menegaskan bahwa perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk ketika Jokowi tak lagi menunjuk kader partainya untuk menjabat kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Saya berulang kali mengatakan, itu hak prerogatifnya Presiden. Memang dia menggunakan hak prerogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati, karena sesungguhnya itu memang benar," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

"Artinya, Presiden bisa menentukan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau jalan terus, mau reshuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang memang konstitusi, bukan ngada-ngada," sambungya.

Bahkan, Jokowi diungkapkannya sudah berkomunikasi dengannya sebelum pelantikan menteri dilakukan. Dia pun tak mempermasalahkan kursi Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju berkurang dan ditunjuknya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo.

Di samping itu, dia juga menegaskan, bahwa Partai Nasdem akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga masa kepemimpinannya berakhir. Komitmen tersebut sudah dipegang pihaknya sejak pengusungan Jokowi pada 2014.

"Partai ini bukan yang baru datang tiba-tiba mendukung Presiden Jokowi, kalian tahu itu semuanya. Dia saling berkepentingan, jadi kita katakan, kita mau mendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya," ujar Surya Paloh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie dan Nezar Patria di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Menkominfo sebelumnya dijabat oleh Johnny G Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem.

Jokowi pun mengungkap alasannya tak menunjuk kader dari Partai Nasdem untuk menggantikan Johnny Plate yang tersandung kasus korupsi. Menurut dia, penunjukan menteri dan wakil menteri dari kalangan nonpartai politik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur komunikasi di Tanah Air.

"Agar segera bekerja cepat," kata Jokowi singkat usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika