REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan persoalan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap menjadi polemik setiap pergantian tahun ajaran baru. Dia meminta Kemendikbudristek untuk lekas menuntaskan problematika itu agar generasi bangsa mendapat kepastian dalam memperoleh akses pendidikan sesuai jenjangnya.

“Akhirnya kan ini nggak adil, bahkan anak yang nggak tahu apa-apa hanya gara-gara dekat dengan sekolah itu (malah ditolak), padahal dia punya hak lebih besar karena dapat dikasih skor lebih besar dan seterusnya,” ujar Fikri dikutip dari laman Komisi X DPR RI, Senin (24/7/2023).

Politilus PKS itu menekankan, tujuan dari sistem zonasi adalah pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Seharusnya, kata dia, sistem zonasi diatur dengan mempertimbangkan situasi pendukung sekolah sekaligus berkolaborasi dengan tiap-tiap dinas pendidikan daerah. Dengan begitu, implementasinya tidak salah kaprah dan tidak membuka celah kecurangan.

“Ini (bagian) pendidikan karakter. Berarti kan orang tuanya bekerja sama dengan anaknya, bekerja sama di sekolahnya. Yang mau didirikan, ya karakternya seperti apa yang akan dibangun. Mestinya ada evaluasi total,” ujar dia.

Seperti yang diketahui, sistem zonasi ini menimbulkan banyak permasalahan, seperti pemalsuan dokumen. Sebab itu, Komisi X DPR menegaskan harus ada pendekatan pengawasan dari berbagai pihak terkait dalam implementasi sistem zonasi.

Pendekatan pengawasan ini turut akan membantu menentukan siapa yang harus dihukum jika terdapat oknum yang melakukan kecurangan. Tidak hanya itu, evaluasi total juga harus menjadi keniscayaan agar pemerataan akses pendidikan di Indonesia terwujud perlahan tapi pasti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika