REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketersediaan pangan di daerah yang dapat dijangkau oleh berbagai pihak turut andil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Untuk itu, ketahanan pangan perlu dibangun dari level daerah dan menjadi fokus untuk ditingkatkan dalam mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa dalam kegiatan panen perdana padi sawah musim tanam 2023 di Desa Simpang Yul Kabupaten Bangka Barat pada Jumat (4/8/2023) menuturkan panen padi yang semakin bergeliat di tengah ancaman El Nino seperti sekarang ini, menjadi angin segar bagi semua pihak.
“Adanya El Nino memunculkan prediksi penurunan produksi beras pada tahun ini yang diperkirakan menurun sampai 5 persen. Namun dengan menyulut produksi padi di daerah kian digenjot, pasokan tentu akan bertambah, sehingga sumber serapan Perum Bulog untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat semakin meningkat," ujar Ketut. NFA sangat mengapresiasi adanya panen padi sawah musim tanam tahun 2023 di Bangka Barat ini.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan jajarannya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Terlebih menurut BMKG puncak El Nino sudah mengemuka mulai Agustus sampai September. Peningkatan ketahanan pangan nasional tersebut salah satunya diupayakan melalui peningkatan produksi pangan agar dapat memberikan jaminan ketercukupan pangan di dalam negeri.
“Pemerintah konsisten dan terus terus memprioritaskan beras produksi dalam negeri sebagai komponen utama pengisian CBP dan pemasok program hilirisasi pangan. Untuk itu, NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk semaksimal mungkin melakukan penyerapan gabah dan beras dalam negeri secara optimal,” ucap Ketut.
Untuk mendukung hal tersebut, NFA telah menerbitkan instrumen peraturan untuk menyesuaikan harga gabah dan beras sekitar 20 persen guna menjaga keseimbangan baru. Melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam Perbadan 6/2023, keberlangsungan industri perberasan nasional bisa terus terjaga stabil baik di tingkat petani, penggilingan, hingga pedagang.
Presiden Joko Widodo pun meminta Bulog agar semakin meningkatkan stoknya dari yang telah di-secured sebanyak 1,3 juta ton per Agustus ini menuju target serapan 2,4 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023. Dengan itu, Bulog tentu membutuhkan serapan produksi dalam negeri yang berasal dari daerah-daerah. Dalam hal ini, NFA senantiasa menjaga kepastian harga dan offtaker terhadap hasil produksi petani guna melindungi harga hulu-hilir.
Terkait upaya stabilisasi harga beras di pasar, Ketut menuturkan dengan telah terlaksananya penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbukti mampu membantu menjaga gejolak harga. Menilik pada data April sampai dengan Juli, harga beras terlihat relatif stabil, dan tren inflasi pada empat bulan terakhir tersebut terus mengalami penurunan.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangan terpisah usai Ratas di Istana Negara, Rabu (2/8/2023) mengatakan, mempertimbangkan dampak positif dari bantuan pangan tersebut, mulai Oktober hingga Desember 2023 mendatang bantuan pangan beras akan digelontorkan kembali sesuai volume dan sasaran pada tahap pertama.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, program bantuan pangan beras tahap kedua akan kembali dilanjutkan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2023. Ini salah satu bentuk kehadiran pemerintah membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya menghadapi dampak El Nino dan pada saat bersamaan menjelang Natal dan Tahun Baru, sehingga dengan ini kita berharap dampaknya terhadap inflasi tetap terjaga di tiga persen plus minus 1,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika