REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta aparat keamanan melakukan antisipasi paham radikal terorisme yang ada di media sosial jelang Pemilu 2024. Hal ini karena media sosial menjadi salah satu jalur yang membuat banyak orang terpapar paham radikal terorisme.

"Kita (perlu) melakukan pengawasan di berbagai jalur ya. Baik melalui yang ada di kementerian, bahkan di pendidikan itu sudah mulai dini itu sudah dideteksi, juga melalui jalur medsos," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya persnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Kiai Ma'ruf mengatakan, saat ini banyak terdeteksi orang yang terpapar paham radikal terorisme karena direkrut dengan kelompok tertentu, melainkan dari media sosial. "Karena ada juga orang yang terpengaruh bukan karena dia berkomunikasi atau bergaul secara langsung, tetapi bisa dilakukan pembinaan melalui medsos, banyak itu yang terjadi," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf mengatakan pemerintah saat ini telah memiliki strategi dalam menangkal paham radikal yakni melalui kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menurutnya, kontraradikalisasi itu dilakukan oleh semua kementerian lembaga, sedangkan deradikalisasi terorisme telah dilakukan oleh BNPT sejak dini.

"Kemudian juga terus dilakukan sosialisasi di bawah pimpinan BNPTitu masalah-masalah terorisme itu terus dilakukan, baik yang sifatnya tadi kontraradikalisasi, maupun juga deradikalisasi yang sudah terpapar sehingga mereka dikembalikan," ujarnya.

Namun demikian, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyebut angka terorisme terus mengalami penurunan jumlahnya dibandingkan sebelumnya.

"Saya kira itu yang terus, dan kita tahu bahwa ini terus menurun angka terorisme itu semakin hari semakin menurun ya, tidak seperti sebelumnya terjadi banyak beberapa kali pengeboman atau sabotase, sehingga sekarang lebih (sedikit)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika