REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembangunan menara hunian atau apartemen bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan tinggal di ibu kota negara (IKN) Nusantara ditargetkan rampung tahun depan. Pemerintah pun telah menargetkan proses pemindahan pusat pemerintah sudah dapat dimulai pada 2024 mendatang.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengataakan, menara ASN itu masuk dalam pembangunan tahap pertama bersama dengan Istana Negara, Kantor Kepresidenan, Kantor Sekretariat Negara, serta Kantor Kementerian Koordinator.
“Hunian ASN ini kalau tanda tangan kontrak Agustus ini, dari 47 tower (yang akan dibangun) diperkirakan 12 tower bisa selesai,” kata Danis di Jakarta, akhir pekan ini.
Lebih lanjut, Danis menjelaskan, satu menara terdiri atas 12 lantai sesuai aturan maksimal yang ditetapkan pemerintah. Adapun satu lantai terdiri atas lima unit apartemen sehingga total satu menara akan diisi oleh 60 unit apartemen.
“Satu unit apartemen terdiri atas tiga kamar. Jadi, satu tower total ada 180 kamar. Dikali 12 tower berarti ada 2.160 kamar,” kata Dannis.
Adapun terkait penyediaan air bersih untuk minum, Badan Otorita IKN juga tengah membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA). Sumber air diperoleh dari sungai maupun bendungan sekitar dan diolah untuk siap minum. Air tersebut akan dialirkan ke menara hunian ASN untuk kebutuhan konsumsi para penghuni.
Dannis menjelaskan, penyediaan air siap minum pada setiap hunian di IKN memang telah disyaratkan dalam dokumen pembangunan IKN. “Jumlah (volume air) yang kita desain itu satu orang 150 liter per hari,” ujarnya.
Soal detail biaya hunian bagi ASN, belum dijelaskan lebih lanjut. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyiapkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) aparatur sipil negara (ASN) pionir di ibu kota negara (IKN) Nusantara. Namun, ia memastikan, keterjangkauan menjadi kata kunci dalam usulan skema KPR para ASN yang pertama kali akan dipindahkan.
"(Skemanya) sedang disiapkan. Skema itu kemungkinan hampir sama dengan skema KPR biasa. Namun, pada intinya bagaimana dapat terjangkau," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika