REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT PLN (Persero) pada tahun ini sebesar Rp 10 triliun. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PMN tersebut akan difokuskan untuk program kelistrikan.
“Untuk Rp 10 triliun, PLN menargetkan program listrik untuk 2.146 desa pada 2023,” kata Darmawan dalam RDP dengan Komisi XI DPR, Rabu (13/9/2023).
Dia menjelaskan, nantinya pada 2024 jika PLN mendapatkan PMN pada tahun ini maka ditargekan akan ada penambahan program kelistrikan untuk 2.565 desa di seluruh Indonesia. Hal itu dengan total pembangunan jaringan tegangan rendah enam ribu kilometer dan jaringan tegangan menengah lebih dari 9.500 kilometer.
“Untuk menyambung listrik di daerah perkotaan, di mana jaringan tegangan rendahnya sudah ada itu biayanya sekitar Rp 1 juta. Tapi begitu masuk ke daerah terpencil yang belum ada jaringan rendahnya itu biaya langsung meningkat menjadi Rp 25 juta, Rp 30 juta, Rp 40 juta, dan bahkan ada yang Rp 50 juta,” ucap Darmawan.
Dia memerinci, rencana penggunaan PMN tersebut akan digunakan untuk transmisi dan gardu induk sebesar Rp 3,78 triliun. Sementara untuk distribusi termasuk pembangkit EBT Lisdes Penunjang Program Listrik Desa sebesar Rp 6,22 triliun.
“PMN memang kami fokuskan untuk membangun infrastruktur untuk daerah-daerah terpencil. Alokasi PM 2023 urgensinya memenuhi kebutuhan capex untuk proyek infrastruktur ketenagalistrikan sesuai RKAP 2023 sebesar Rp 78,21 triliun,” jelas Darmawan.
Dia mengungkapkan, setiap penambahan PMN Rp 1 triliun kepada PLN akan menciptakan nilai tambah yakni Rp 1,91 triliun meningkatkan PDB riil atau meningkat dua kali lipat. Hal tersebut berdasarkan survei yang disusun oleh InterCAFE (International Center for Applied Finance and Economics) IPB dan PLN.
Darmawan menegaskan, setiap tambahan PMN Rp 1 triliun juga akan meningkatkan Rp 790 miliar tingkat konsumsi rumah tangga, meningkatkan Rp 1 triliun investasi, dan menambah Rp 120 miliar konsumsi pemerintah. Selain itu juga menambah Rp 260 miliar ekspor, menambah Rp 26 miliar impor, dan bisa menyerap 10.850 tenaga kerja baru.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pada dasarnya kebutuhan investasi untuk memenuhi program listrik desa secara total untuk memenuhi rasio elektrifikasi 100 persen adalah sebesar Rp 23,95 triliun. Rionald mengharapkan peningkatan rasio desa berlistrik tersebut nantinya akan meningkat dari 91,11 persen pada 2022 menjadi 93,68 persen pada 2023.
"Selain itu juga diharapkan ada peningkatan rasio elektrifikasi dari 97,53 persen pada 2022 menjadi 97,82 persen pada 2023," ucap Rionald.
Ikuti Whatsapp Channel Republika