DIPLOMASI REPUBLIKA, TORONTO –Buntut dari penyelidikan yang disebut Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, bahwa India kemungkinan terlibat dalam kematian aktivis Sikh di Kanada, diplomat India pun mengalami pengusiran.

Penyelidikan berawal dari kematian seorang Pemimpin Sikh, Hardeep Singh Nijjar, pendukung keras kemerdekaan tanah Sikh yang dikenal dengan Khalistan. Dia ditembak mati pada 18 Juni 2023 di luar pusat kebudayan Sikh, di Surrey, British Columbia, Kanada.

Trudeau menyampaikan ke parlemen, Senin (18/9/2023), kasus pembunuhan ini dibahas dengan PM India Narendra Modi dalam pertemuan G20 pekan lalu. ‘’Keterlibatan India tak bisa diterima dan saya meminta India bekerja sama dalam penyelidikan kasus ini.’’

Sebagai konsekuensinya, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengungkapkan, kepala intelijen Kedubes India di Kanada telah diusir. Kedubes India di Ottawa tak memberikan jawaban untuk merespons pengusiran yang dilakukan Kanada terhadap diplomatnya.

‘’Jika terbukti benar (India terlibat pembunuhan pemimpin Sikh) ini pelanggaran besar atas kedaulatan dan aturan dasar sebuah negara mestinya berhubungan dengan negara lain. Sebagai konsekuensinya, kami telah mengusir diplomat tingkat tinggi India,’’ ujar Joly.

Menurut Joly, Trudeau juga menyampaikan kasus pembunuhan ini kepada Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Ia berencana mengangkat kasus ini dengan menlu lain anggota G7 pada Senin malam di New York, di sela Sidang Majelis Umum PBB.

Peristiwa ini menambah ketegangan hubungan kedua negara. Perundingan dagang belum ada ujungnya. Kanada pun belum lama berselang membatalkan misi perdagangan ke India yang telah direncanakan sebelumnya.

Kanada memiliki populasi Sikh sebanyak 770 ribu orang, sekitar dua persen dari total populasi. Dalam beberapa pekan, dijelaskan Trudeau, badan keamanan menyelidiki hubungan antara perwakilan Pemerintah India dan pembunuhan warga Kanada, Hardeep Singh Nijjar.

Ia menegaskan kepada Modi, pemerintahnya memiliki perhatian besar pada kasus ini. ’’Keterlibatan apa pun dari pemerintah asing dalam pembunuhan warga kami di tanah Kanada merupakan pelanggaran atas kedaulatan kami.’’

Menteri Keselamatan Publik Kanada, Dominic LeBlanc, menuturkan penasihat keamanan nasional dan kepala intelijen mengunjungi India untuk bertemu dengan mitranya di sana. Mereka juga mengonfrontasi tuduhan keterlibatan India dengan badan-badan intelijen India.

Saat bertemu Trudeau, PM Narendra Modi menyatakan menjadi perhatian pihaknya atas sikap Kanada terhadap gerakan kemerdekaan Punjabi di luar negeri. Gerakan Sikh mendorong pemisahan diri dari India dan memicu kekerasan terhadap diplomat India.

Ia meminta Kanada bekerja sama dengan India dan menyatakan itu adalah ancaman bagi diaspora warga Kanada keturunan India. Gerakan Khalistan dilarang di India yang menganggap kelompok ini sebagai ancaman keamanan nasional.

Namun, gerakan ini masih memperoleh dukungan di wilayah utara India, juga di negara-negara, seperti Kanada dan Inggris yang menjadi rumah bagi diaspora Sikh. Hardeep Singh Nijjar mengorganisasi referendum negara Sikh di India.

Tahun lalu, Pemerintah India mengumumkan hadiah uang atas informasi untuk penangkapan Nijjar. Ia dituding terlibat dalam serangan terhadap pendeta Hindu di India.

The World Sikh Organization of Canada menyebut Nijjar sebagai pendukung berat Khalistan, yang sering memimpin aksi massa damai terhadap pelanggaran HAM di India dan dukungan terhadap Khalistan.

‘’Selama beberapa bulan terakhir, Nijjar menyatakan di depan publik bahwa hidupnya terancam dan dia menjadi target badan-badan intelijen India,’’ demikian pernyataan The World Sikh Organization of Canada.

Namun, India membantah tuduhan Kanada bahwa... (ke halaman selanjutnya)

Namun, India membantah tuduhan Kanada atas keterlibatan dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar. India mengatakan pula tuduhan yang menyebutnya sebagai dalang pembunuhan Nijjar tidaklah masuk akal. “Tuduhan serupa disampaikan oleh perdana menteri Kanada kepada perdana menteri kami, dan ditolak sepenuhnya,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) India dalam sebuah pernyataan, Selasa (19/6/2023). (fer/ap)

Ikuti Whatsapp Channel Republika