REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Legislator Thailand akan memperbarui kembali dorongan untuk sebuah undang-undang yang menyeluruh tentang memperketat penggunaan ganja hanya untuk tujuan medis dan penelitian. Hal ini disampaikan seorang anggota parlemen senior Thailand pada hari Rabu (20/9/2023).
Aturan baru yang akan didorong lebih memperketat penggunaan ganja ini, setelah Thailand melihat perjalanan lebih dari setahun dilegalkannya tanaman yang mengandung zat psikotropika ini. Perjalanan setahun tanaman narkotik ini dilegalkan, ternyata menimbulkan masalah karena tanpa peraturan yang tepat.
Tahun lalu, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mendekriminalisasi ganja. Namun dengan tidak adanya langkah-langkah khusus, pemerintah harus buru-buru mengeluarkan aturan untuk mencegah penggunaannya yang tidak terkendali, terutama di kalangan anak-anak.
Undang-undang baru ini akan menargetkan industri yang diproyeksikan bernilai hingga 1,2 miliar dolar AS selama beberapa tahun ke depan. Di mana toko-toko yang menjual ganja bermunculan di seluruh ibu kota Bangkok dan tersedia bebas di tempat-tempat wisata, seperti pulau resor Phuket.
"Ganja akan - garis bawahi dua kali lipat - untuk tujuan medis dan penelitian," kata Saritpong Kiewkong dari partai Bhumjaithai, yang memelopori dekriminalisasi dan sekarang menjadi komponen terbesar kedua dalam pemerintahan koalisi 11 partai di Thailand.
"Tidak ada kebijakan untuk penggunaan rekreasi," kata anggota parlemen kepada wartawan di parlemen, seraya menambahkan bahwa langkah-langkah seperti itu belum dipertimbangkan.
Rancangan undang-undang tersebut, yang mengkonsolidasikan langkah-langkah terhadap penggunaan publik yang tak terkendali. Ini yang saat ini akan diandalkan oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku buruk, diperkirakan aturan tersebut akan memakan waktu satu tahun untuk diselesaikan dan disahkan.
Undang-undang ini mencakup izin untuk menanam tanaman, penjualan dan distribusi, dan langkah-langkah yang lebih ketat terhadap penjualan di kuil, sekolah, dan taman hiburan.
Rencana ini sejalan dengan keinginan perdana menteri Thailand. Di mana pekan lalu, Perdana Menteri Srettha Thavisin mengatakan bahwa ia hanya mendukung penggunaan ganja untuk medis, dan bukan untuk rekreasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika