REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN--Tiga bakal calon presiden (capres) memaparkan gagasannya terkait isu korupsi dan penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Tiga Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (19/9/2023). Ketiganya sepakat perlunya penguatan KPK.
Bakal capres Anies misalnya mendukung agar KPK diperkuat. Menurutnya adanya revisi UU KPK yang membuat karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) membuat KPK kini tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri.
"KPK harus independen lagi seperti dulu," kata Anies.
Namun demikian, selain dibuat lebih independen, Anies menilai KPK juga harus bisa diawasi. Ia menilai tidak ada malaikat di negeri ini, termasuk KPK. Sebab menurutnya manusia punya kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.
"Dia dimandirikan, dia diberi kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi," tegasnya.
Sementara itu bakal capres Ganjar Pranowo secara tegas tak sepakat apabila KPK dibubarkan. Sebaliknya, penguatan aparat penegak hukum mulai dari kejaksaan, KPK dan kepolisian perlu dilakukan. "Sepakat dikuatkan," ucapnya.
Ganjar pun menjawab anggapan yang menyebut bahwa RUU KPK jadi penyebab KPK kini melempem. Menurutnya untuk melakukan revisi UU KPK dalam rangka menguatkan KPK diperlukan perlakuan khusus.
"Harus saya jawab ketiga kalinya, satu, dikuatkan. Dua, revisi regulasi. Revisi regulasi itu membutuhkan satu treatment sendiri, political interplay," ujarnya.
Gagasan serupa juga disampaikan bacapres Prabowo Subianto. Prabowo menilai lembaga KPK masih dirasa sangat bermanfaat. Menurutnya wajar jika dalam bernegara ada yang merasa kecewa.
Namun prinsipnya, ia sepakat harus ada pengawasan. Sebab menurutnya kekuasaan condong untuk membuat orang melakukan perilaku korup.
"Semakin kuat, semakin absolut kekuasaan, semakin condong orang berbuat korupsi yang absolut juga, jadi harus kita awasi terus, harus kita cari upaya-upaya memperbaiki. Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik bubarkan, nah itu jangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
