Senin 25 Sep 2023 21:09 WIB

Menteri Bahlil Tuding Ada Pihak Asing yang Terlibat dalam Konflik Rempang, Siapa?

Bahlil menuturkan, ada negara lain yang tidak senang melihat Indonesia maju.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia saat menjelaskan persoalan konflik di Pulau Rempang kepada awak media di Bali, Rabu (20/9/2023).
Foto: Republika/ Dedy Darmawan
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia saat menjelaskan persoalan konflik di Pulau Rempang kepada awak media di Bali, Rabu (20/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuding ada keterlibatan pihak asing dalam konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), beberapa waktu lalu. Hanya saja, ia enggan menyebutkan, pihak asing yang dimaksud.

Dia menegaskan, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Bahlil pun meminta agar masalah relokasi warga di Rempang tidak dibawa ke ranah politik.

"Karena ini tahun politik jadi mau dibawa-bawa ke sana, janganlah. Temuan saya sebagai tim saya tahu siapa barang ini yang ikut main, tapi yakinlah teman-teman, bahwa tidak hanya dalam negeri. Saya tahu siapa yang (terlibat) dari luar negeri," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Bahlil mengaku tidak akan menyebutkan negara luar yang terlibat dalam konflik Rempang. Pasalnya, baginya, dalam konteks hubungan luar negeri ada tata kelola dan etika. Hanya saja, kata dia, setiap ada investasi besar yang masuk ke Tanah Air selalu ada yang menghalangi.

Hal itu terjadi pula pada 2004 dan 2010. "Ada apa di balik semua ini?" ujar Bahlil beretorika. Saat ditanya ulang mengenai negara mana yang ikut campur dalam kisruh Rempang, ia malah menjelaskan soal persaingan.

Bahlil menuturkan, ada negara yang tidak senang melihat negara lain maju atau berkompetisi dengan Indonesia "Saya tidak mau sebut negara mana, tapi biasanya tetangga kan, kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan, ya, gitu deh," tutur Bahlil.

Sebelumnya terjadi bentrokan antara warga dengan aparat gabungan dari Polri dibantu TNI dan Direktorat Pengamanan Aset BP Batam di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri sejak 7 September 2023. Hal itu disebabkan oleh penolakan pembangunan Rempang Eco-City. Alhasil warga dan aparat bentrok hingga memicu kegaduhan di level nasional.

Bahlil menegaskan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia  turun langsung ke lapangan dan mendengar aspirasi warga di sana. Pemerintah pun memastikan bakal mengutamakan kepentingan warga Rempang dalam merespons investasi yang masuk di Kota Batam.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement