REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berbagai tantangan dalam dunia dakwah pada masa kini bukan hanya datang dari eksternal, melainkan juga internal umat Islam. Menurut Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ustaz Fathurrahman Kamal, agama yang sesungguhnya berprinsip memudahkan (taysir) dan menghilangkan kesukaran (raf’ul haraj) sekarang justru menjelma justifikasi untuk saling curiga dan berpecah belah (tafarruq). “Kita kehilangan sensitivitas dan energi untuk saling memuliakan,” kata Fathurrahman Kamal dalam keterangan yang diterima Republika di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Bila keadaan demikian terus dibiarkan, praktik-praktik agama yang rigid menjadikan generasi milenial dan yang datang sesudahnya cenderung enggan terhadap agama. Bahkan, bukan tidak mungkin bahwa mereka akan bersikap antipati.
“Khususnya pasca-pandemi Covid-19 yang melanda dunia, penting bagi para dai atau mubaligh mengarus-utamakan dakwah yang berwawasan sosial dan kultural dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan,” jelasnya.
Kalangan pendakwah hendaknya semakin menginsafi, umat manusia kini mengalami perubahan sosial yang menyeluruh. Realitas siber mempengaruhi pola hidup masyarakat, terutama dalam menerima arus informasi. Belum lagi dengan maraknya ideologi yang terasa semakin hegemonis kini: sekulerisme, humanisme sekuler, nihilisme, dan bahkan ateisme. Berbagai tradisi dan dogma agama pun mengalami dekonstruksi dan pengjungkir-balikan makna.
“Manusia dipertuhankan, dan Tuhan pun dimanusiakan. Ketimpangan moralitas semakin menunjukkan eskalasi yang tajam, termasuk di dalamnya arus depopulasi manusia dalam sikap permisif dan upaya legalisasi hubungan sesama jenis,” paparnya.
Karena itu, Ustaz Fathurrahman mengatakan, Majelis Tabligh Muhammadiyah berpandangan, kemuliaan manusia atau human dignity bukan semata-mata tentang persoalan hak asasi manusia (HAM). Lebih dari itu, human dignity merupakan sebuah anugerah Illahi yang wajib dijaga sesama umat manusia sebagai ciptaan Allah.
“’Karamah insaniyah’ (kemuliaan kemanusiaan) bersifat ontologis dan universal, tanpa diskriminasi atas nama apapun. Kemuliaan ini sakral. Sebabnya harus diasaskan pada sesuatu yang sakral juga, yaitu “wahyu Ilahi” serta pandangan yang autentik dan tidak menyimpang,” katanya.
Majelis Tabligh Muhammadiyah dan seluruh jaringannya bertekad mengarusutamakan narasi dan aksi besar: “tabligh untuk kemuliaan manusia” (tabligh for human dignity).
Berbicara di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, Ustaz Fathurrahman memaklumkan, Majelis Tabligh Muhammadiyah dan seluruh jaringannya bertekad mengarusutamakan narasi dan aksi besar: “tabligh untuk kemuliaan manusia” (tabligh for human dignity).
Majelis Tabligh PP Muhammadiyah menyerukan kepada kaum Muslimin untuk terus istikamah dengan beragama yang mencerahkan. Hal itu ditunjukkan dengan praktik-praktik keberagamaan yang adil-proporsional (wasathiyah), penuh dengan cinta dan kehendak saling mengasihi (mahabbah/tarahum), serta bersikap lapang dada dan gemar memaafkan (tasamuh).
“Aktif-dinamis membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan universal. Umat Islam pun hendaknya menjunjung tinggi keadaban mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat, serta menghormati pranata sosial yang utama sebagai aktualisasi nilai dan misi rahmatan lil-‘alamin,” simpulnya.
Tolak wacana BNPT
Rakernas I Majelis Tabligh PP Muhammadiyah pada 22-24 September 2023 di Surakarta, Jawa Tengah, juga menyoroti persoalan-persoalan aktual kebangsaan. Salah satunya, wacana yang digulirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah sehingga tak menjadi sarang radikalisme.
Majelis Tabligh PP Muhammadiyah memandang, wacana tersebut berlebihan dan kontraproduktif. Bahkan, dengan menggulirkan wacana itu, BNPT tidak tertutup kemungkinan akan dipandang menunjukkan Islamofobia yang berpotensi mengganggu perasaan umat.
“Mengaitkan radikalisme hanya dengan sudut pandang teologi tidaklah relevan. Radikalisme bersifat lintas agama dan ideologi, bahkan multi-aspek, termasuk ketidakadilan sosial dan hukum. Bila isu radikalisme hanya dan selalu dilakukan dengan kacamata kuda, apalagi dengan agama Islam, hanya menunjukkan bias perspektif dan sikap gegabah serta pandangan yang sempit,” kata Ustaz Fathurrahman.
Ia menambahkan, pengawasan pemerintah terhadap masjid-masjid berpotensi menghasilkan formalisasi dan rezimentasi paham keagamaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Muhammadiyah sejak awal mengamanahkan seluruh masjid dan mushala yang berafiliasi dengan Persyarikatan agar menjadi etalase aksi dan narasi pandangan Islam yang berkemajuan, prinsip wasathiyah dan tasamuh, serta menghadirkan solusi bagi persoalan umat dan masyarakat, terutama di level akar rumput.
