REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) kini kena senjata makan tuan, setelah pemberlakuan larangan impor produksi energi dari Rusia. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada hari Selasa, (26/9/2023), harga energi yang tinggi menjadi tantangan daya saing global negara-negara Uni Eropa.
Kondisi ini membuat blok UE kini harus berinvestasi lebih banyak dalam energi terbarukan. Ursula von der Leyen menyerukan percepatan transisi ke produksi energi terbarukan untuk meningkatkan ekonomi dan kemandirian energi negara Eropa.
"Harga yang kita bayar untuk energi secara struktural lebih tinggi daripada di benua lain, dan ini merupakan masalah bagi daya saing global kita," von der Leyen menegaskan pada Konferensi Tingkat Tinggi Kesepakatan Hijau 2023 di Praha, Republik Ceko.
Ia menjelaskan bahwa harga energi, yang sepuluh kali lebih tinggi pada musim panas lalu, turun ke tingkat yang dibayarkan Uni Eropa sebelum Rusia melancarkan perang di Ukraina. Tetapi ia mengakui bahwa harga tersebut masih melebihi biaya atau jauh lebih mahal dari yang harus dibayar oleh negara-negara di luar blok tersebut.
Menurut von der Leyen, Uni Eropa harus berinvestasi pada energi terbarukan dan "menyediakan energi yang murah dan bersih untuk semua orang Eropa" yang juga akan melindungi blok tersebut "dari tingginya harga bahan bakar fosil yang diimpor."
Dia menyambut baik fakta bahwa "hari ini, Eropa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, menghasilkan lebih banyak listrik dari angin dan matahari daripada dari gas." Tetapi ia tetap menyerukan untuk mempercepat transisi hijau.
"Energi terbarukan tidak hanya baik untuk planet ini, tetapi juga merupakan produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja yang baik di sini dan baik untuk kemandirian energi kita," kata von der Leyen dilansir Anadolu Agency.
Program ini diumumkan tepat setelah peresmian Komisi Eropa yang dipimpin oleh von der Leyen pada tahun 2019. Program Kesepakatan Hijau Uni Eropa bertujuan untuk mencapai netralitas iklim dan emisi karbon nol di Uni Eropa pada tahun 2050.
Ikuti Whatsapp Channel Republika