REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investor diminta tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi tahun politik 2024. Menurut Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Haryajid Ramelan, gelaran pesta demokrasi tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja pasar modal.

Hal tersebut menanggapi perilaku investor yang biasanya cenderung wait and see menjelang pemilihan umum (pemilu). Haryajid meminta investor agar menyikapi tahun politik secara wajar dan bijaksana.

"Tahun politik akan terus ada dalam jangka lima tahunan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. Pemilu sudah berjalan beberapa kali dan pasar modal terus bertumbuh," ujar Haryajid dalam acara Economic and Capital Market Outlook 2024, Selasa (10/10/2023).

Dengan kenyataan itu, lanjut Haryajid, tidak ada alasan untuk menunda kesempatan berinvestasi. Hal tersebut ditambah dengan semakin banyaknya digitalisasi industri jasa keuangan dan pasar modal Indonesia sehingga memudahkan berinvestasi.

Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) David Sutyanto menambahkan, dari beberapa penyelenggaraan pemilu yang sudah terlaksana, indeks harga saham gabungan (IHSG) umumnya selalu menguat pada saat tahun politik. 

"Kalaupun pernah ada tekanan di awal masa proses kampanye, namun pada saat usai proses pemungutan suara indeks kembali menguat," ujar David. 

David menyampaikan, sejak beberapa kali pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung, indeks alami kenaikan selama masa proses pemilu. Selama proses Pemilu 2004, indeks alami kenaikan sebesar 17,7 persen. 

Bahkan pada pemilu 2009, IHSG naik lebih tajam lagi hingga 53,7 persen. Hal ini diperkirakan pasar merespons positif ketika Susilo Bambang Yudhoyono menggandeng Boediono, mantan Gubernur BI sebagai Wakil Presiden RI. 

Namun tetap saja, faktor perekonomian dan kebijakan pemerintah yang diterapkan akan berpengaruh pada  pergerakan indeks saham. David meyakinkan, perekonomian akan bertumbuh dan bergerak positif selama proses Pemilu. 

Alasannya yaitu efek dari besarnya anggaran dana pemiku serentak yang mencapai Rp 109,1 triliun. Dengan anggaran sebesar ini pasti akan terjadi belanja barang dan jasa yang merata di seluruh negeri. 

"Baik partai, caleg, capres, cagub, cabup, cawalkot dan lain-lain pasti akan belanjakan dananya untuk kampanye. Dan dari sini diharapkan perekonomian akan berputar," ungkap David.

Ikuti Whatsapp Channel Republika