REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Saat ini sejumlah negara tengah mengupayakan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) bagi penduduknya. Peran sistem jaminan sosial kesehatan berskala nasional yang diterapkan di masing-masing negara mengambil peranan penting untuk memastikan kualitas layanan dan memastikan akses kesehatan yang setara bagi warga negara. 

Hal ini yang menjadi fokus The ISSA Technical Seminar bertajuk Improving Health Insurance Systems, Coverage and Service Quality yang diselenggarakan oleh ISSA Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) dan ISSA Liaison Office for East Asia National Health Insurance Service, berkolaborasi dengan National Health Insurance Service (NHIS), Korea Selatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti yang saat ini dipercaya sebagai Ketua TC Health ISSA (Komisi Kesehatan) mengungkapkan dalam perjalanan sebuah negara mencapai UHC tentu membutuhkan komitmen politik yang kuat terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara. 

Dirut juga menyorot bagaimana komitmen tersebut harus jelas diamanatkan dalam konstitusi atau perundangan tertinggi dalam sebuah negara. Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, sistem jaminan sosial kesehatan merupakan sebuah mandatory yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diejawantahkan melalui Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.