REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku sempat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal cara menjaga orang nomor 1 di RI itu setelah tak lagi menjabat. Yusril awalnya menuturkan bahwa dirinya berdiskusi dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, hadir juga Mensesneg Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.
"(Pembahasan) termasuk juga soal bagaimana kita itu me-manage posisi presiden dan wakil presiden itu ketika dia tidak menjabat lagi," kata Yusril kepada awak media, dikutip Jumat (13/10/2023).
Yusril menuturkan, dirinya dulu berpengalaman "menangani" Presiden Soeharto ketika dia diseret ke pengadilan usai turun takhta. Ketika persidangan berlangsung, Yusril sedang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
"Sewaktu saya jadi Mensesneg itu, terakhir sekali Pak Harto itu penuntutannya dihentikan di pengadilan berdasarkan alasan-alasan tertentu," ujar Yusril.
Menurut dia, Presiden Jokowi juga harus dijaga usai turun takhta pada Oktober 2024 mendatang. "Bagi saya, seorang presiden kalau sudah tidak lagi menjabat, kita harus hormati dan jaga nama baiknya karena dia adalah presiden kita," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga menyebut akan ada sejumlah persoalan-persoalan yang ditinggalkan Jokowi usai tak lagi menjabat. Persoalan tersebut kini masih berada di 'bawah tanah' karena belum banyak yang mau bersuara lantaran Jokowi masih menjabat.
"Begitu (Jokowi ) tidak jadi presiden, begitu banyak hal akan diungkapkan (seperti) infrastruktur yang barangkali terbengkalai, infrastruktur yang tidak tepat, pemborosan tidak efektif, tanpa perencanaan, dan lain-lain. Semua itu persoalan-persoalan yang muncul dan harus diatasi," ujarnya.
Yusril yakin bisa menyelesaikan semua persoalan tersebut dan menjaga Jokowi apabila dirinya menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu siap maju dan melengkapi Prabowo yang unggul di bidang pertahanan dan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika