REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan industri perbankan syariah nasional, khususnya setelah mengalami perlambatan akibat dampak pandemi dan kondisi global yang tidak menentu.

"Industri perbankan syariah nasional berhasil mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Posisi per Juni 2023 pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia tumbuh menjadi 7,31 persen dari total industri perbankan nasional," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam acara Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah, akhir pekan kemarin.

Mirza menyebut, pertumbuhan tersebut ditopang oleh 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 BPRS. Dia menuturkan, hal itu dengan sebaran porsi aset 65,78 persen bank umum syariah, 31,68 persen unit usaha syariah, dan BPRS sebesar 2,54 persen.

Dari sektor pasar modal syariah, per akhir Agustus 2023, pangsa pasar produk sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksa dana syariah mencapai 12,7 persen. Sedangkan, pangsa pasar saham syariah telah mencapai 56 persen terhadap seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Mirza menambahkan, Indonesia juga telah empat kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tingkat internasional. Penghargaan tesebut sebagai The Best Islamic Capital Market yang diberikan oleh Global Islamic Financial Award (GIFA) sejak 2019 sampai 2022.

Dengan pertumbuhan keuangan syariah tersebut, Mirza melihat terdapat tantangan yang harus dihadapi. Terutama terkait dengan masih rendahnya tingkat mengatakan perkembangan pangsa pasar sektor pasar modal syariah terus berkembang.

Dengan kondisi tersebut, Mirza menegaskan, saat ini masih perlu dilakukan akselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kolaborasi yang baik antar segala pihak.

"Hal ini perlu dilakukan guna mencapai target literasi ekonomi dan keuangan syariah yang telah Wakil Presiden sampaikan dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Munas MES) ke-VI awal bulan ini yang sebesar 50 persen," kata Mirza.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menargetkan literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat mencapai 50 persen dibanding posisi saat ini yang sebesar 23,3 persen. "Saya berkeyakinan, dengan besarnya potensi Indonesia, angka-angka ini dapat ditingkatkan, bahkan, literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke depan paling tidak mesti mampu mencapai 50 persen,” kata Ma’ruf saat berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-6 Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, Ahad (1/10/2023).

Ma’ruf mengatakan, dengan semakin besarnya literasi ekonomi dan keuangan syariah, semakin meningkat pula penerimaan dan penggunaan produk ekonomi dan keuangan syariah oleh masyarakat. Hal itu akan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Menurut Ma’ruf, saat ini tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah yang sebesar 23,3 persen belum ideal. Tingkat literasi itu juga berpengaruh terhadap pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia yang baru sekitar 10,9 persen.

Ma’ruf menegaskan, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia hingga saat ini telah banyak menorehkan prestasi internasional. Ia mencontohkan posisi Indonesia yang terus meningkat pada pemeringkatan global di sektor keuangan syariah, pariwisata ramah Muslim, dan lainnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika