Rabu 18 Oct 2023 17:59 WIB

Jokowi dan Xi Jinping Tekankan Deeskalasi Konflik Palestina-Israel

Kemenlu Cina menilai, keadilan terlalu kama tak bisa dicapai oleh rakyat Palestina.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Presiden Cina Xi Jinping bersama Presiden Joko Widodo di Beijing.
Foto: EPA-EFE/XIE HUANCHI
Presiden Cina Xi Jinping bersama Presiden Joko Widodo di Beijing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping, di Great Hall of the People, Beijing, Selasa (17/10/2023). Dalam kesempatan ini, kedua pemimpin negara juga turut bertukar pandangan mengenai situasi dunia saat ini, termasuk situasi di Gaza.

Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (18/10/2023), Indonesia dan Cina memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya upaya untuk deeskalasi situasi dan memberikan fokus bagi isu kemanusiaan.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin, mengutip Menteri Luar Negeri Wang Yi, mengatakan ketidakadilan yang dialami rakyat di Palestina menjadi sumber konflik antara Palestina-Israel saat ini.

"Direktur Wang Yi menekankan bahwa permasalahan Palestina adalah inti permasalahan Timur Tengah. Ia mengatakan inti permasalahannya adalah keadilan sudah terlalu lama tidak bisa dicapai oleh rakyat Palestina," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, Cina pada Jumat (13/10).

Pernyataan itu disampaikan Wang Yi yang juga menjabat sebagai anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Cina (PKC) dan Direktur Kantor Komisi Pusat Urusan Luar Negeri saat berbicara dengan kepala penasihat Kepresidenan Brazil Celso Luiz Nunes Amorim melalui sambungan telepon soal konflik Palestina-Israel pada 12 Oktober 2023.

"Konflik yang terjadi saat ini kembali menunjukkan dengan cara yang sangat brutal bahwa solusi terhadap permasalahan Palestina terletak pada dimulainya kembali perundingan damai yang sejati sesegera mungkin dan mewujudkan hak-hak sah rakyat Palestina," ungkap Wang Wenbin.

Ia juga menyebut Cina mengusulkan pelaksanaan konferensi perdamaian internasional dengan otoritas yang lebih besar sesegera mungkin untuk menggalang konsensus internasional lebih luas dengan 'solusi dua negara' sebagai landasannya.

PBB disebutnya punya tanggung jawab dan kewajiban untuk memainkan perannya dalam permasalahan Palestina. Adapun Cina mendukung Dewan Keamanan PBB dalam mengadakan pertemuan darurat mengenai konflik Palestina-Israel.

"Pertemuan tersebut harus fokus pada masalah kemanusiaan, meminta adanya gencatan senjata, diakhirinya kekerasan dan perlindungan warga sipil, membentuk konsensus internasional yang mengikat dan mengambil tindakan nyata," ungkap Wang Wenbin.

Dia pun meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat berperan lebih aktif dalam perang Palestina-Israel setelah ancaman Israel di Jalur Gaza. Cina disebutnya akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang erat dengan pihak-pihak terkait dan melakukan upaya aktif untuk mendorong turunnya eskalasi, meredakan krisis kemanusiaan dan mengajak pihak-pihak terkait ke meja perundingan perdamaian sesegera mungkin.

Selain itu, Wang Wenbin juga menyebut Cina siap menjadi "juru damai" untuk mendorong para pihak terkait melakukan negosiasi. "Prioritas utama adalah menjamin keselamatan warga sipil, membuka koridor bantuan dan menghindari krisis kemanusiaan yang parah di Gaza," kata Wang Wenbin.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement