REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALAN BUN -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai program yang tidak akan berhenti meskipun Pemerintahan berganti. Kiai Ma'ruf mengatakan, siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang terpilih, maka wajib melanjutkan program ekonomi dan keuangan syariah.

"Ekonomi syariah itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Oleh karena itu, siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden harus melanjutkan komitmen ini," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Rabu (25/10/2023).

Kiai Ma'ruf mengatakan, saat ini telah ada regulasi dan lembaga pemerintah yang khusus mengatur ekonomi dan keuangan syariah. Di tingkat pusat ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang susunan pengurusnya adalah Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri dan di daerah ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang diisi oleh pejabat di tingkat provinsi.

"Artinya itu sudah menjadi institusi kenegaraan di daerah sudah 24 (KDEKS)," ujarnya.

Tak hanya itu lanjut Ketua Harian KNEKS tersebut, saat ini semua instrumen ekonomi dan syariah juga sudah tersedia di Indonesia mulai dari sisi keuangan syariah, industri halal, hingga pengembangan usaha syariah. Di samping, ekonomi dan keuangan syariah saat ini juga sudah menjadi bagian sistem ekonomi nasional.

Karena itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menilai masa depan ekonomi dan keuangan syariah akan terus berlanjut.

"Dan melalui KDEKS daerah ini supaya potensi daerah bisa digerakkan. Jadi siapapun yg menjadi presiden wapres ini harus menjadi bagian program yang hrs dikembangkan. Saya kira itu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika