REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah memberikan insentif kepada Perum Bulog untuk pembebasan bea masuk beras.
"Pembebasan bea masuk spesifik Rp 450 per kilogram kita akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti, akan diberikan Kementerian Keuangan," kata Airlangga dalam keterangan Kemenko Perekonomian yang diterima di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Airlangga menjelaskan saat ini cadangan beras di gudang Bulog per 2 November 2023 sebanyak 1,44 juta ton.
Untuk penambahan pengadaan beras, kata Airlangga, Bulog membutuhkan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama sekitar Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait distribusi dan lainnya sebesar Rp 2,8 triliun, sehingga totalnya Rp 19,1 triliun.
Karena itu, kata Airlangga, perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan stok cadangan beras di gudang Bulog segera bertambah 600 ribu ton menjadi sekitar 2 juta ton. Sebanyak 600 ribu ton itu merupakan bagian dari pengadaan impor.
Zulhas, sapaan akrab Mendag, mengatakan pemerintah juga memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya November 2023.
"Harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni," katanya.
Zulhas mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras, yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu.
Menurut data Kemenko Perekonomian, bantuan beras akan diberikan yakni sebanyak 10 kilogram kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat (KPM).
Sedangkan, beras bantuan untuk mencegah kekurangan gizi kronis (stunting), akan diberikan kepada 1.446.089 keluarga risiko stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp 446,242 miliar per kuartal atau sekitar Rp 892 miliar di semester pertama 2024.
