REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan per September 2023. Menurut data Kemenkes, ada empat provinsi yang mencapai target 75 persen yakni DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Laporan bulanan itu disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI diikuti dalam jaringan (daring) di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
"Imunisasi kita pada dasarnya ada tiga yang rutin, imunisasi dasar lengkap, bulan imunisasi anak sekolah dan wanita usia subur," katanya.
Budi mengatakan, empat provinsi tersebut mencapai target 75 persen cakupan dari total populasi bayi berusia 0-11 bulan di wilayah setempat per September 2023. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi cakupan imunisasi mencapai 93,4 persen, Banten 85,6 persen, Sulawesi Selatan 82,2 persen, dan Jawa Tengah 76,5 persen.
Sedangkan provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan 8,9 persen, Papua Tengah 23,6 persen, Aceh 29,8 persen, Papua Barat Daya 31,3 persen, dan Papua Barat 32,4 persen. Program imunisasi dasar lengkap meliputi Hepatitis B, BCG, DPT-HB-Hib, Polio tetes (bOPV), Polio suntik, Campak Rubela, Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV), Rotavirus, Japanese Encephalitis, Difteri Tetanus (DT), Tetanus Difteri (Td), dan Human Papiloma Virus (HPV) Vaccine.
"Yang kita tambah terakhir, adalah HPV, Rotavirus, dan PCV," katanya.
HPV adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus papiloma yang merupakan penyebab utama kanker serviks, Rotavirus untuk mencegah penyakit diare di kalangan bayi dan anak-anak, serta PCV untuk mencegah infeksi bakteri pneumokokus yang menyebabkan pneumonia dan meningitis. Budi mengatakan, evaluasi cakupan imunisasi dasar lengkap itu disampaikan kepada seluruh kepala daerah setiap bulan dan dievaluasi oleh Menkes setiap tiga bulan supaya bisa menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Yang sekarang paling laku dan dikejar-kejar ibu-ibu adalah vaksinasi HPV, karena tarif swasta-nya mahal," katanya. Budi menyebut, seluruh anggaran imunisasi tersebut bersumber dari APBN, DAK fisik APBD, dan pinjaman dari lembaga internasional.
