REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan rintisan atau startup sektor teknologi kesehatan, Halodoc, melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawannya. Perusahaan menyampaikan, langkah PHK itu terpaksa diambil untuk merespons perubahan besar dalam kondisi makroekonomi politik dan geopolitik.
"Kondisi saat ini mengharuskan seluruh pelaku bisnis untuk terus beradaptasi, mengevaluasi strategi bisnis secara berkala, hingga bertransformasi demi memastikan strategi terbaik untuk menghadapi dinamika industri," kata VP Government Relations and Corporate Affairs Halodoc, Adeline Hindarto dalam pernyataan resminya, Rabu (15/11/2023).
Adeline menyampaikan, sebagai perusahaan teknologi di industri kesehatan, adaptasi dan kelincahan menjadi mantra perusahaan sejak hadir di Indonesia.
Oleh karena itu, dalam menghadapi iklim industri saat ini yang penuh gejolak, perusahaan perlu menyiapkan organisasi yang tanggap dengan perubahan masa depan sehingga perusahaan harus melakukan rightsizing.
Namun, dalam pernyataan resminya, Halodoc tidak menyebutkan berapa jumlah karyawan yang terkena pemutusan kerja. "Langkah ini pastinya bukan keputusan yang mudah, namun perlu kami lakukan untuk memastikan perusahaan tetap dapat bertumbuh secara berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan perusahaan tetap memenuhi hak-hak karyawan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Setiap karyawan akan memiliki perlindungan asuransi kesehatan hingga Desember 2024.
Adeline juga menekankan langkah transformasi itu diambil dengan pertimbangan matang demi menjaga relevansi dan keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.
"Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada setiap karyawan yang telah berkontribusi dengan sepenuh hati, khususnya selama menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya.
Kedepan, kata Adeline, Halodoc akan terus fokus untuk meningkatkan layanan dan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, dengan berorientasi pada produktivitas, agility dan keberlangsungan bisnis jangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika