REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Politik, Exposit Strategic Arif Susanto, menilai belum ada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memberikan penekanan khusus pada isu penegakan hukum. Menurutnya pasangan calon yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan elektoral.
"Kalau ada paslon yang memberi prioritas soal ini saya pikir dia punya peluang untuk bisa dipilih," kata Arif, Senin (4/12/2023).
Menurutnya poin-poin yang disampaikan masing-masing paslon terkait isu penegakan hukum mirip satu sama lain. Ada perbedaan, namun bukan perbedaan yang frontal.
"Salah satu penyebabnya karena ketiganya punya keterkaitan dengan pemerintah yang sedang berjalan," ucapnya.
Ia berharap ada paslon yang mampu menghadirkan harapan pada penegakan hukum. Sebab menurutnya penegakan hukum adalah akar masalah dan ujung pangkal dari banyaknya masalah di Indonesia.
"Sekarang kita bisa lihat penegakan hukum sangat penting. Dari zaman Soekarno sampai sekarang itu yang jadi salah satu (ujung pangkal), termasuk pemberantasan korupsi dan kasus lama hak asasi manusia (HAM)," ungkapnya.
Dari tiga paslon, terdapat salah satu pasangan calon yang berlatar akademisi dan profesional bidang hukum yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Arif menekankan pentingnya bagi Mahfud untuk konsistensi untuk berpegang pada gagasan untuk penegakan hukum.
"Barangkali berbeda juga misalnya kita Prof. Mahfud sebagai akademisi dibandingkan dengan sebagai politisi. Kenapa? Karena tekanan politiknya kan berbeda-beda. Tinggal pertanyaannya, apakah Prof. Mahfud bisa konsisten dengan itu?" kata dia.
Arif menilai pasangan Ganjar-Mahfud MD perlu membuktikan konsistensi terkait isu penegakan hukum ke depannya. "Sejauh ini kalau dari sisi retorika ada harapan, tapi tentu ini masih harus dibuktikan. Karena selama 5 tahun hampir belum ada perubahan yang luar biasa dalam konteks penegakan hukum," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika