REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Amnesty International Indonesia, sebuah LSM yang fokus pada isu HAM, bertemu dengan Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023). Mereka meminta KPU memasukkan tiga agenda hak asasi manusia (HAM) dalam debat capres dan cawapres Pilpres 2024.
"Kami menyampaikan tiga agenda yang kami usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres dan cawapres," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid kepada wartawan, usai pertemuan.
Agenda pertama, kata Usman, terkait kebebasan berekspresi. Pandangan capres dan cawapres atas isu ini perlu diketahui mengingat kebebasan berekspresi sudah "sangat genting" di Indonesia. Kegentingan itu tampak dalam banyak kasus di Papua serta kasus intervensi aparat terhadap seniman Butet Kartaredjasa dan Agus Noor.
Dalam agenda kebebasan berekspresi, lanjut dia, debat capres dan cawapres juga harus mengangkat isu undang-undang problematis yang menghalangi kebebasan berekspresi. Di antaranya UU ITE, KUHP baru, dan sejumlah aturan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
Agenda kedua terkait upaya memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab dalam bekerja. Pandangan capres dan cawapres terkait isu ini perlu diketahui publik karena selama beberapa tahun terakhir ada banyak kasus aparat melakukan kekerasan terhadap rakyat.
"Ini bukan hanya kasus-kasus yang terjadi selama ini di berbagai wilayah seperti tragedi Kanjuruhan, tragedi Rempang, Rembang, Air Bangis, Halmahera, Morowali, tapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat hasil Pemilu (2019) itu dipersoalkan oleh masyarakat," ujarnya.
Agenda ketiga terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Amnesty ingin agar dalam debat dipertanyakan bagaimana visi-misi para capres dan cawapres menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan mencegah peristiwa kelam itu terjadi pada masa mendatang.
"Kami menyarankan agar KPU memastikan bahwa agenda debat capres dan cawapres itu benar-benar membahas atau mempertanyakan visi-misi dari calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat," kata Usman.
Dia menyebut, Komisioner KPU August Mellaz mengaku akan memastikan tiga agenda tersebut dibahas dengan panelis debat untuk selanjutnya ditanyakan saat debat. Mellaz mengaku belum memutuskan siapa saja panelisnya.
Usman sendiri mengaku enggan menjadi panelis karena khawatir ada pasangan capres-cawapres yang tak mau ikut debat karena kehadiran dirinya. Tapi, dia enggan menyebutkan pasangan yang dimaksud.
"Takutnya ada pasangan calon yang tidak datang (kalau saya jadi panelis debat)," kata aktivis HAM itu sembari tertawa.
KPU akan menggelar lima kali debat capres dan cawapres. Debat perdana dilangsungkan pada Selasa (12/12/2023). Debat pertama mengusung tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat antar tiga pasangan capres-cawapres itu akan ditayangkan di stasiun televisi nasional. Tiga pasangan yang akan beradu gagasan adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika