REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa hingga 2023, pemerintah telah menyalurkan total dana sebesar Rp 8,5 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR). Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu hektare (ha) untuk 134 ribu petani.
“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” kata Menko Airlangga dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit, dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Program tersebut diterapkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Menko Airlangga menilai, industri kelapa sawit merupakan industri andalan Indonesia yang perlu diakselerasi lagi.
Pada 2022, Indonesia tercatat mampu memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta ha atau 40,51 persen dari total luas area perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2022. Lebih dari 16 juta ton sawit diproduksi oleh petani rakyat.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah antara lain melalui program sarana prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit, Airlangga mengatakan pihaknya telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.
“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia, nilainya 29,66 miliar dolar AS di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.
Saat ini setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan bagi industri sawit Indonesia, yakni EUDR yang berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi, dan EUDR yang akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.
“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah,” terangnya.
Kemudian Menko Airlangga juga menuturkan bahwa pemerintah bersama dengan Malaysia telah melakukan misi bersama (joint mission) pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tak merugikan negara-negara produsen.
“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Menko Airlangga.
Terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Menko Airlangga meminta kedua hal ini segera diselesaikan. Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.
Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi. Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.
Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.
Selain itu, ia juga menegaskan agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.
“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektare, 300 ribu petani,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika