REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) DIY menegaskan agar anggotanya tidak menaikkan harga secara tidak wajar di momen libur Natal dan Tahun Baru (2024). Harga yang ditawarkan kepada masyarakat ataupun wisatawan dikatakan tidak boleh melebihi yang disepakati bersama oleh anggota PHRI DIY.

Hal ini disampaikan Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengingat pelaku pariwisata yang sering memanfaatkan momen libur Nataru untuk aji mumpung dan meraup untung lebih besar dengan menaikkan harga yang tinggi. Deddy pun menyebut bahwa pihaknya memberlakukan sanksi kepada anggota PHRI yang kedapatan melakukan praktik tersebut.

"Sanksi di anggota kita juga ada (diterapkan), kita beri SP (surat peringatan) sampai tiga kali, kalau tidak taat (memberlakukan) sesuai yang kita sudah sepakati terkait harga, kalau dia masih menerapkan aji mumpung maka akan kita keluarkan dari PHRI," kata Deddy kepada Republika.

Ia menyebut, pihaknya sudah menyepakati batas atas maupun batas bawah terkait harga yang ditawarkan baik hotel maupun resto. Meski begitu, khusus untuk harga hotel juga didasarkan pada hotel berbintang dan tidak berbintang.

"Tiap hotel tidak sama fasilitasnya, belum lagi cost paket yang biasanya saat Nataru ditawarkan paket-paket, jadi tidak bisa dipukul rata, ada batas atas dan batas bawah. Wisatawan bisa memilih sendiri," ungkapnya.

Deddy menuturkan, harga yang ditawarkan kepada masyarakat ataupun wisatawan tidak boleh melebihi batas atas. Setidaknya, saat ini sudah ada 489 anggota PHRI se-DIY, diharapkan seluruh anggotanya tersebut mematuhi kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

"(Di momen Nataru) nyawa kita yang dipertaruhkan, begitu kesannya negatif maka kita bisa mati semua. Bukan hotelnya saja yang akan berdampak jika melakukan aji mumpung, tapi merusak citra pariwisata kita di DIY," ujar Deddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika