REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung data petani yang tak pernah beres. Hal tersebut membuat pendistribusian pupuk ke seluruh wilayah Indonesia tak pernah berjalan dengan baik.
Ia pun menyinggung Prabowo Subianto yang merupakan mantan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Namun, persoalan petani tersebut tak pernah beres.
"Untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin," ujar Ganjar dalam acara debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.
"Mungkin yang Bapak sedikit agak lupa, untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI Pak, data petani kita nggak pernah beres," sambungnya.
Menurutnya, data yang baik akan membuat proses pembuatan kebijakan menjadi lebih terukur. Salah satunya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
"Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Di samping itu, Ganjar menceritakan adanya generasi muda yang kesulitan mendapat pekerjaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menduga hal ini terkait kesenjangan fasilitas antara Jawa dan luar Jawa.
Selanjutnya, Ganjar menemukan "pejuang kesetaraan" di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lewat aspirasi kelompok-kelompok tersebut, ia menyuarakan pentingnya kesetaraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
Kesetaraan itu dapat terwujud dengan pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat diwujudkan ketika korupsi diberantas dengan serius, seperti yang sudah dilakukan oleh Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Kalau government terjadi, masyarakat Dayak, suku yang ada libatkan dong agar dapat akses sama. Semua bisa jalan kalau pemerintah bersih, sikat korupsi tidak dengan kata-kata tapi keseriusan. Pak Mahfud jadi Menko eksekusi itu dengan baik," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika