Budi menyampaikan dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali. “Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (17/12/2023).  

Terkait penanggung jawab proyek, Budi menjelaskan, pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas yakni sebesar 51 persen. Sementara itu, pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49 persen. 

"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operational expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," ujar Budi.  

Budi menambahkan, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.

Dia mengharapkan setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali bisa segera dimulai. Terlebih, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern.  

Mahendra mengakui, pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali. “Terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," ucap Mahendra.  

Pemerintah Provinsi Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT. Dalam rencana pembangunan fase satu, LRT akan dibangun dengan lintasan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park.