REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa 21 program yang digagas Ganjar Pranowo-Mahfud MD berbasis kepada kepentingan rakyat. Sebab, rakyat bukanlah sekedar objek yang hanya dimintai pajak.
"Itu dari 21 program Pak Ganjar-Prof Mahfud adalah menghadirkan kekuasaan untuk rakyat. Menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mengangkat aspek pemberdayaan rakyat," ujar Hasto lewat keterangannya, Ahad (24/12/2023).
Salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud, yakni KTP Sakti. Program tersebut ditegaskannya tak akan mengganti Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik.
Sakti sendiri adalah singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia. Nantinya, KTP Sakti akan mengintegrasikan sejumlah program Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial kepada warga penerima manfaat.
Dalam KTP Sakti juga akan memuat data-data warga lainnya, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jelasnya, program tersebut mendukung integrasi satu data Indonesia.
"Penciptaan lapangan kerja, KTP Sakti dan pemberantasan korupsi sebagai syarat terpenting. Karena tanpa keadilan hukum negara tidak akan maju," ujar Hasto.
Sebelumnya, Mahfud menyampaikan 21 program andalan pasangan nomor urut 3 dalam pernyataan pamungkas debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika terpilih pada Pilpres 2024, 21 program tersebut senilai Rp 2.500 triliun.
21 program tersebut adalah 17 juta lapangan kerja; 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes, uang saku kader posyandu; 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor. Kemudian sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja; 1 keluarga miskin, 1 sarjana; dan perempuan maju.
Selanjutnya, buruh naik kelas; kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara; mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi; masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi; dan guru ngaji dan guru agama lain digaji. Lalu, pasokan pangan aman, harga enak di kantong; lansia bahagia, anak-cucu gembira; dan petani bangga bertani.
Enam program terakhir adalah di laut kita jaya, nelayan sejahtera; disabilitas mandiri, berprestasi, 1 Desa, 1 mobil akses; internet super cepat, gratis, dan merata; bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran; sikat KKN; dan KTP Sakti.
"Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945," ujar Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika