Ditulis oleh Rizky Jaramaya
JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengatakan, 2024 akan dikenal sebagai tahun kematian bagi warga Palestina di Gaza. Hal ini dapat dicegah jika agenda genosida Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di wilayah pendudukan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dihentikan.
Safadi mengkritik Dewan Keamanan PBB yang tidak bisa melakukan upaya apapun untuk menghentikan perang. Dia juga menyoroti standar ganda negara Barat.
“(Dewan Keamanan PBB) tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya, mengekspos sistem internasional yang menerapkan standar ganda. Tahun 2024 juga akan menjadi tahun kematian kecuali agenda PM Israel untuk menjaga Gaza tetap membara, mengobarkan Bank Dunia, Lebanon untuk menyeret Barat ke dalam perang dan menyelamatkan karir, dibatalkan," ujar Safadi, dilansir Middle East Monitor, Selasa (3/1/2024).
Awal bulan lalu, Safadi menggambarkan agresi Israel sebagai tindakan biadab. Yordania menilai, semua indikasi menunjukkan bahwa perang di Gaza sedang menuju ke arah yang lebih buruk. Yordania mengecam standar ganda dunia dalam hak asasi manusia.
Mengenai rencana negara pendudukan untuk menggusur lebih banyak warga Palestina, Safadi mengatakan, setiap upaya untuk mengusir warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki akan dianggap sebagai deklarasi perang. Dia menekankan bahwa Yordania melakukan segala upaya untuk menghentikan perang yang berkecamuk di Jalur Gaza. Dia menggambarkan situasi di Gaza sebagai hukuman kolektif dan kejahatan perang, menurut hukum internasional, hukum kemanusiaan internasional, dan Konvensi Jenewa serta lampirannya.
Yordania dan badan PBB untuk pengungsi Palestina menuduh Israel bermaksud membersihkan Gaza dari penduduknya melalui serangan yang tidak pandang bulu, sebagai tanggapan terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Safadi mengatakan, Israel menerapkan kebijakan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza melalui perang yang memenuhi definisi hukum genosida.
“Apa yang kita lihat di Gaza bukan hanya sekadar pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa dan kehancuran mata pencaharian mereka, namun upaya sistematis untuk mengosongkan Gaza dari penduduknya,” kata Safadi.
“Kita belum melihat dunia mencapai titik yang seharusnya kita capai, tuntutan tegas untuk mengakhiri perang ini, perang yang termasuk dalam definisi hukum genosida," ujar Safadi, dilaporkan Aljazirah.
Sementara itu, Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini menuduh Israel merencanakan pengusiran massal orang-orang dari Gaza ke Mesir. “Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara anggota, termasuk Amerika Serikat, dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Gaza keluar dari Jalur Gaza,” kata Lazzarini.
“Tetapi perkembangan yang kita saksikan menunjukkan adanya upaya untuk memindahkan warga Palestina ke Mesir, terlepas dari apakah mereka tinggal di sana atau dimukimkan kembali di tempat lain," ujar Lazzarini.
Lazzarini mengatakan, kehancuran yang meluas di wilayah utara Palestina dan pengungsian adalah tahap pertama dari skenario seperti itu. Dia menambahkan, memaksa warga sipil mengungsi dari Khan Younis di selatan Gaza ke perbatasan Mesir adalah tahap berikutnya untuk mengosongkan seluruh Gaza.
“Jika jalur ini terus berlanjut, yang mengarah pada apa yang oleh banyak orang disebut sebagai Nakba kedua, Gaza tidak akan menjadi tanah bagi warga Palestina lagi,” kata Lazzarini.
Nakba adalah peristiwa pengungsian paksa 760.000 warga Palestina selama perang yang terjadi pada saat yang bersamaan dengan berdirinya Israel pada tahun 1948. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah menteri Israel secara terbuka melontarkan komentar yang menyatakan bahwa operasi Israel bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza.
Menteri Intelijen Israel, Gila Gamliel mengatakan, salah satu pilihan setelah perang adalah mendorong pemukiman kembali warga Palestina ke luar Jalur Gaza secara sukarela dengan alasan kemanusiaan. Sementara mantan pejabat Israel menyatakan dalam wawancara televisi bahwa, Mesir dapat membangun kota-kota tenda yang luas di gurun Sinai, dengan pendanaan internasional, untuk para pengungsi Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika