REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan masterplan atau perencanaan utama dan mock up dalam rangka percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech). “Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan masterplan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melalui keterangan persnya, Kamis (4/1/2024).
Menurut Budi, seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga menyiapkan referensi harga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta tenaga pendukung non-TIK. “Sedang diproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo,” kata dia.
Selain itu, Kementerian Kominfo menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Hal lain yang juga dilakukan Kemenkominfo yakni melakukan percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN dalam hal ini Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) serta memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden.
Menkominfo menegaskan percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yakni inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. "Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani. Memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan," tegas dia.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Annas melalui siaran pers yang sama menyatakan peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo karena membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.
Oleh sebab itu, dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi. Azwar lalu memerinci layanan prioritas dalam portal Gov-Tech itu, yakni layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM daring, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurut dia, hadirnya portal nasional Gov-Tech akan memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.
"Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal. Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri. Tapi, saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi," jelas dia.
Erick berkaca pada negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital, menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. “Dengan adanya single identity, PDB Estonia mengalami peningkatan. Selanjutnya angka kemiskinan di China mengalami penurunan dari 6,7 persen menjadi 0,3 persen,” demikian ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika