REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti Prabowo Subianto yang enggan mengungkapkan sejumlah data terkait pertahanan dalam debat dengan Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Padahal, data-data yang ditanyakan tak bersifat rahasia dan terbuka untuk publik.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan bahwa data yang ditanyakan ada di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sejumlah kementerian. Salah satu yang dilihatnya dan bersifat terbuka ada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
"Jadi pada saat kami mencari data, kami nggak ngulik kok data-data rahasia, tidak ada satu pun dokumen rahasia yang kami pakai, nggak ada. Jadi, misalnya tentang MIF, pencapaian MIF September 2023, kami nemunya di LAKIP Kemenko Polhukam," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (8/1/2024).
TPN dan Ganjar juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tujuh jenis data yang dikecualikan terbuka karena dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
Tujuh jenis data tersebut adalah informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik sistem pertahanan; dokumen tentang strategi, operasi, dan intelijen; jumlah, komposisi, dan disposisi kekuatan; gambar dan data tentang situasi pangkalan militer; data prakiraan kemampuan militer; sistem persandian negara; dan sistem intelijen negara.
"Ketika Mas Ganjar misalnya menjabarkan bahwa alokasi anggaran belanja pertahanan kita dibandingkan dengan PDB itu cenderung menurun, ya sumber data kami adalah IISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balances dan military balances," ujar Andi.
"Ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan, alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya," sambungnya.
Mantan gubernur Lembaga Ketahanan (Lemhanas) itu juga menjelaskan rumus terkait data terbuka dan rahasia. Jelasnya berpatokan pada UU Keterbukaan Informasi Publik, 95 persen data terbuka untuk publik dan 4 persen data dikecualikan.
"Satu persen data, nah ini hanya Tuhan yang tahu datanya seperti apa," ujar Andi.
Kendati demikian, ia kembali menjelaskan bahwa data yang dihimpun TPN, disampaikan, dan ditanyakan Ganjar tidak bersifat rahasia. Justru sebaliknya, data terkait pertahanan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya terjadi.
"Kami penting menyampaikan data-data itu untuk menunjukkan kondisi Indonesia yang objektif seperti apa, data yang sifatnya teknis," ujar Andi.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menyatakan rasa hormatnya pada capres nomor urut 2, Prabowo, yang tidak terpancing untuk membuka data pertahanan Indonesia saat dicecar oleh capres lain dalam debat tadi malam (7/1/2024). Prabowo merupakan Menteri Pertahanan aktif yang mitra kerjanya di DPR adalah Komisi I.
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik, meski sudah dicecar sebegitu rupa," ujar Meutya lewat keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2024).
Meutya menjelaskan, data pertahanan tidak dibuka secara sembarangan. Sebab, data pertahanan masuk kategori rahasia dan hanya bisa diketahui oleh kalangan tertentu.
Menurut dia, para capres yang meminta Prabowo untuk membuka data pertahanan Indonesia saat debat berarti tidak memahami risiko mengumbar data pertahanan di depan publik.
"Apalagi debat diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik, sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika