REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Khairunnas, Mahasiswa Master Political Science Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Debat capres yang dilaksanakan pada 7 Januari 2024 menyisakan berbagai guratan pertanyaan bagi setiap penonton, di mana salah satu topik pembahasan yang ditonjolkan oleh capres Anies Baswedan dan capres Prabowo Subianto adalah tentang etik. Kedua capres secara implisit menggarisbawahi mereka adalah calon presiden yang paling beretika dalam politik dalam pencalonan Presriden 2024 ini. Alhasil saling serang kepada yang dianggap tidak beretika menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia.
Bagi swing voter, ini adalah waktunya mereka bisa mengubah pilihan dari 01 ke 02 atau sebaliknya. Bahkan para swing voter 01 dan 02 dapat melakukan cross voting ke 03 karena melihat ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap pilihan mereka.
Etika politik praktis merupakan penerapan prinsip-prinsip political praktis yang mempertimbangkan keadilan, sosial, transparansi dan tanggung jawab. Pasal pasal yang dapat dikategorikan sebagai etika dalam politik praktis mencakup nilai-nilai dan moral.
Tinjauan dan kerangka bagaimana etika dalam berpolitik sebenarnya telah banyak digariskan para ahli demi memberikan pedoman untuk mengambil kebijakan dalam politik praktis tetapi pedoman tersebut hanyalah bersifat normatif. Misalnya Stark pada 2003 membahas tentang konsep conflict of Interest di kehdupan publik Amerika, menyoroti tentang yang dihadapi oleh pejabat publik ketika kepentingan pribadi mereka berbenturan dengan tugas mereka di masyarakat.
Sebelum debat capres dimulai sebenarnya kubu 01 sudah mempertanyakan etika politik soal majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo. Prosedur putra sulung Presiden Jokowi maju sebagai cawapres Prabowo setelah gugatan undang-undang batas umur capres dan cawapres dikabulkan MK, dinilai kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar melanggar etika politik.
Di sisi lain ketika debat capres pada beberapa hari yang lalu, Prabowo menyatakan Anies Baswedan bukanlah orang yang pantas berbicara etik. Kita mengetahui Anies Baswedan merupakan orang yang dicalonkan Prabowo untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu dan Anies pernah menyampaikan dia tidak ingin menjadi bagian orang-orang yang mengkhianati Prabowo dan tidak akan menikung pencalonan Prabowo dalam pilpres.
Walaupun secara eksplisit Anies tidak menyampaikan pilpres yang dimaksud adalah tahun 2024. Akan tetapi kubu 02 menganggap hal ini adalah pelanggaran etika yang dilakukan Anies karena tidak memegang komitmennya dan Anies dianggap tidak memiliki rasa terima kasih kepada Prabowo dan Gerindra yang mencalonkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017. Anies dianggap lebih mendahulukan kepentingan pribadinya untuk ambisi politik menjadi presiden RI dengan tidak mengindahkan etika berpolitik.
Saling serang antar kedua kubu ini tentang etika politik membuat dinamika suasana kampanye pilpres pada tahun 2024 ini lebih panas. Kedua kubu saling menyatakan kubu lawannya tidak beretika dalam politik, hal ini dilakukan untuk menaikkan elektabilitas masing-masing kandidat dan menjatuhkan elektabitabilitas lawan. Dengan demikian strategi saling menyerang etika politik ini menjadi bahan dukungan dan serangan bagi setiap pendukung kubu 01 dan 02.
Ikuti Whatsapp Channel Republika